Categories Berita

Masa Sidang Pertama 2022 Ditutup, Anggota MRP Akan Kunjungi 5 Wilayah Adat di Papua

Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua – Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP pada Selasa (29/3/2022) mengelar rapat pleno di Kota Jayapura, dalam rangka penutupan masa sidang pertama tahun 2022. Rapat pleno pada Selasa itu dipimpin Ketua MRP, Timotius Murib.

Timotius Murib menyatakan setelah MRP menutup masa sidang pertama 2022, para anggota MRP akan menjalani masa reses dan mengunjungi lima wilayah adat di Papua.

“Pimpinan dan anggota MRP akan melakukan perjalanan atau reses ke lima wilayah adat,” kata Murib, Selasa.

Menurutnya, Kelompoik Kerja (Pokja) Adat, Pokja Perempuan, dan Pokja Agama MRP telah merumuskan program kerja masing-masing untuk tahun 2022.

“Ketiga Pokja itu telah melaksanakan program kerja tahunan [mereka], ini kami pleno penutupan masa sidang pertama,” ucapnya.

Murib menjelaskan masa reses dan perjalanan para anggota MRP di lima wilayah adat itu dilakukan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Nanti anggota MRP akan melihat dan mendengar langsung aspirasi dari masyakarat kami di lima wilayah adat. Pimpinan dan anggota akan melakukan perjalanan itu selama tujuh hari,” kata Murib.

Ia menyebut ada sejumlah rekomendasi dari hasil evaluasi kinerja MRP pada triwulan pertama 2022. Salah satu rekomendasi itu adalah advokasi kewenangan Otonomi Khusus Papua pasca Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua Baru) yang dinilai banyak mengurangi kewenangan khusus Pemerintah Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, dan DPR Papua.

“Rekomendasi triwulan pertama itu advokasi terhadap [perubahan pengaturan kewenangan khusus dalam] UU Otsus Papua Baru. Menurut MRP, [UU Otsus Papua Baru] berisiko merugikan hak Orang Asli Papua,” ujar Murib.

MRP sendiri telah mengajukan permohonan uji materiil atas UU Otsus Papua Baru di Mahkamah Konstitusi, dan perkara itu tengah disidangkan.

“Tanggal 28 Maret 2022, Hakim Konstitusi mendengar saksi ahli dari pemerintah dan DPR RI. Kemudian ada sidang ke tujuh,  nanti pada 10 April 2022, di mana hakim juga akan mendengar saksi ahli dari pemerintah dan DPR RI,” kata Murib. (*)

Read More
Categories Berita

Pokja Perempuan MRP Berikan Bantuan Atasi Covid

Ketua Pokja Perempuan MRP, Nerlince Wamuar Rollo saat menyerahkan bantuan kepada Bupati Keerom, Muh Markum Puskesmas Arso Kota, kamis, (2/4).Noel/Cepos

JAYAPURA, MRP – Sebagai Bentuk Kepedulian Terhadap Masyarakat Asli Papua di Wilayah Kabupaten Keerom di tengah masa Karantina Covid-19 Majelis Rakyat Papua Pokja perempuan memberikan bantuan berupa Sembako bersamaan dengan Reses masa sidang 1 Tahun 2020.

Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Perempuan melakukan reses masa sidang 1 tahun 2020 di Kabupaten Keerom, Kamis (2/4).

Dalam reses yang berkomitmen pada tema besar MRP itu penyelamatan tanah dan manusia Papua, Pokja Perempuan juga memberikan bantuan berupa sembako, alat pelindung diri seperti masker dan jaket, sabun cuci tangan, dan stiker himbauan.

Awalnya, bantuan diberikan kepada gugus tugas Covid 19 Kabupaten Keerom yang diterima langsung oleh Bupati Keerom, Muhammad Markum di Puskesmas Arso Kota. Selanjutnya, pokja perempuan MRP memberikan bantuan bagi panti asuhan Shalom di Arso 8.

Ketua Pokja Perempuan MRP, Nerlince Wamuar Rollo mengatakan penyerahan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian MRP Pokja Perempuan, bagi masyarakat asli Papua di Kabupaten Keerom

“Apalagi, pandemi Virus Corona 19 ini juga sudah menjangkit sejumlah warga di Papua, Dengan adanya wabab penyakit coid 19, kami lakukan reses kami peduli dengan maayatakat kami, wabah yang sekrang lagi terjangkti keman mana, papua tidak luput, sehingg akami reses sekaligus pemberian bantuan. didisribusikan kepada tenaga medis dan masyarakat yang membutuhkan” kaganya.

Sementara itu, Bupati Keerom, Muhammad Markum mengatakan, Pemerintah daerah khususnya gugus tugas covid 19 Kabupaten Keerom memberikan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pokja Perempuan MRP.

” Bantuan ini, akan disalurkan untuk masyarakat asli Papua di wilayah, kami menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh MRP,” katanya.

Selain di Kabupaten Keerom, Pokja Perempuan MRP juga menyerahkan bantuan serupa bagi warga yang berada di Asrama Biak di Kompleks Organda / serta Panti Asuhan Pelangi di Abepura.

 

Sumber: Cepos Online

 

Read More
Categories Berita

29 kepala daerah harus perhatikan nasib anak asrama selama darurat Covid-19

Wakil Ketua Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua, Siska Abugau (kedua dari kiri) saat menyerahkan bantuan bahan makanan bagi asrama mahasiswa dan panti jompo yang terdampak masa darurat Covid-19. – Dok. Pribadi

Jayapura, MRP – Wakil Ketua Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua, Siska Abugau meminta para kepala daerah di Papua tidak melupakan nasib anak-anak asrama mahasiswa di setiap kota studi di Papua maupun luar Papua selama masa darurat Covid-19. Permintaan itu disampaikan Siska Abugau di Jayapura, Kamis (2/4/2020).

Pada Kamis, Siska Abugau menyerahkan bantuan bahan makanan ke asrama mahasiswa Kabupaten Mimika dan asrama mahasiswa Kabupaten Intan Jaya di Kota Jayapura. Abugau juga menyerahkan bantuah yang sama untuk Panti Asuhan Polomo di Sentani, Kabupaten Jayapura.

Abugau menyatakan para kepala daerah di Papua harus memperhatikan nasib anak-anak asrama mahasiswa, karena Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan pemerintah berdampak terhadap anak asrama mahasiswa. “Kepala daerah tolong memperhatikan nasib anak asrama setiap kota studi. Apalagi bagi mereka yang berkuliah di luar Papua dan belum kembali ke Papua,” kata Abugau.

Abugau secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten Mimika dan Intan Jaya untuk mengecek kondisi asrama mahasiswa mereka, dan berupaya memenuhi kebutuhan makan-minum para penghuni asrama selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

“Untuk Intan Jaya, saya mengapresiasi Bupati yang sudah menganggarkan Rp10 miliar untuk atasi pandemi Covid-19. Pertanyaan saya, bagaimana buat anak-anak kita yang berada di berbagai kota studi lainnya?” Abugau bertanya.

Menurut Abugau para kepala daerah harus memperhatikan kebutuhan makan dan minum anak asrama mahasiswa selama masa kedaruratan Covid-19. Ia mengingatkan para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu itu adalah aset pembangunan daerah di masa mendatang.

“Mereka adalah generasi penerus bangsa Papu. Khusus [Bupati] Intan Jaya dan Bupati Mimika, bagimana degan nasib mereka, anak muda kami yang berada di kota studi lain. Saya berharap  Pemerintah Kabupaten Mimika serius memperhatikan nasib generasi muda itu,” kata Abugau.

Ketua Asrama Mahasiswa Kabupaten Mimika di Kota Jayapura, Francis Omega Kogoya mengatakan apa yang disampaikan Abugau adalah keluhan pihaknya. Kogoya menyatakan sejak pandemi Covid-19 meluas,  100 mahasiswa di asrama itu kesulitan memenuhi kebutuhan makan mereka.

“Kami mau keluar ke rumah keluarga [yang adalah] anggota DPRD. untuk sampaikan keluhan kami, [tetapi] tidak bisa karena mereka punya anak isteri. Mereka juga waspada dengan virus ini,”ungkap Kogoya.

Kogoya menyatakan keluhan anak Asrama Mahasiswa Mimika itu telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika. “Kami dari asrama sudah berkomunikasi dengan bagian Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Mimika dan Ketua DPRD Mimika, tetapi sampai hari ini belum ada respon,” kata Kogoya.(*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More
Categories Berita

MRP tegaskan tolak program KB di tanah Papua

Ciska Abugau, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Perempuan,- Jubi/Humas MRP.

 

Jayapura, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui Pokja Perempuan kembali menegaskan, MRP bersama rakyat Papua menolak tegas program Keluarga Berencana (KB) yang menghambat proses perkembangan orang asli Papua di tanahnya sendiri.

Hal tersebut ditegaskan Ciska Abugau, anggota MRP Pokja Perempuan, saat melakukan pertemuan dengan Bupati Jember, Faida, saat melakukan kunjungan kerja dan silahturahmi di kantor MRP, Senin (27/1/2020) malam.

Menurutnya, terjadi persoalan ketika perempuan Papua meminum pil KB yang dianjurkan pemerintah melalui BKKBN. Di mana, Perempuan Papua tak lagi bisa hamil dan melahirkan, yang berdampak pada semakin berkurangnya jumlah Orang Asli Papua di tanahnya sendiri.

“Ini yang sering dialami dan terjadi sama perempuan Papua. Ketika dikasih pil KB itu langsung tidak bisa mengandung lagi, seperti KB itu yang menutup kandungan perempuan Papua,” tegasnya.

Sementara itu Bupati Jember, Faida mengatakan, apa yang menjadi keluhan perempuan Papua yang disampaikan melalui MRP akan diteruskan kepada pemerintah pusat dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, untuk ditindaklanjuti. (*)

 

 

Read More
Categories Berita

MRP minta Bupati Jember beri perlindungan mahasiswa Papua

Bupati Jember, dr. Hj. Faida, foto bersama Pimpinan MRP serta Pokja Perempuan di kantor MRP, Senin (27/1/2020) – Jubi/Agus Pabika

 

Jayapura, MRP – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, minta Bupati Jember, dr. Hj Faida, untuk memberi perlindungan kepada anak-anak Papua yang sedang menempuh pendidikan di kota tersebut.

Senin (27/1/2020), Bupati Jember melakukan kunjungan kerja dengan bertemu Majelis Rakyat Papua (MRP) di kantor MRP, guna membahas beberapa agenda penting, di antaranya adalah perkembangan mahasiswa eksodus yang masih berada di Papua serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

“Banyak diskusi yang kami lakukan, terutama masalah mahasiswa eksodus, dan kenyamanan mahasiswa di Jember untuk diberi perlindungan oleh Pemkab Jember agar anak-anak kami bisa bersekolah dengan baik,” kata Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, saat ditemui Jubi, Selasa, (28/1/2020).

Murib juga berharap 200 lebih pelajar Papua di Jember dapat diperhatikan oleh Bupati Jember karena persoalan rasisme beberapa waktu lalu membuat mereka trauma untuk melanjutkan pendidikan.

Sementara itu, Bupati Jember,  dr. Hj Faida, menyampaikan terima kasih karena bisa diterima di lembaga kehormatan MRP di Tanah Papua.

“Ini majelis khusus yang tidak ada di Jember karena kami belajar majelis ini dibuat khusus untuk rakyat asli Papua. Terutama tentang adat-istiadat, bagaimana memperjuangkan kepentingan masyarakat asli Papua. Kami bertemu juga dengan divisi perempuan di Pokja Perempuan dari 17 perempuan asli Papua yang mendapat amanat untuk memperjuangan hak perempuan Papua dan kami bertukar pikiran guna membagi pengalaman demi kerja-kerja ke depan,” katanya.

Lebih jauh Bupat Jember mengataka pihaknya belajar banyak dari lembaga MRP dan berharap anggota MRP juga bisa berkunjung ke Jember untuk menjalin silaturahim dengan jajaran Pemkab.

Bupati Jember juga berjanji akan menjaga anak-anak Papua agar mereka dapat menjadi generasi-generasi ungulan asli Papua yang akan membangun Tanah Papua di masa mendatang. (*)

 

 

Read More