Tag: MRP Bertemu Ketum PKB

JAKARTA, MRP – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menerima Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib di komplek Widya Chandra, Jakarta, Jum‘at, (22/4/2022).

Dalam permasalahan Papua, menurut Muhaimin, yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah sikap kesediaan untuk mendengar apa yang menjadi kemauan dari masyarakat orang asli Papua, serta sikap saling percaya antara pemerintah pusat dan pemerintah Papua. Dengan demikian, aspirasi untuk menunda pemekaran wilayah atau pembentukan DOB Papua akan mudah diterima.

“Yang harus dijadikan pegangan adalah apa yang menjadi kemauan masyarakat orang asli Papua. Itulah yang harus kita ikuti. Mengenai RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru DOB, prosesnya masih panjang. Karena (RUU) ini baru sebatas inisiatif. Di luar urusan DOB, yang penting adalah adanya rasa saling percaya antara pemerintah pusat dan pemerintah Papua,“ kata Muhaimin.

Timotius menyampaikan pentingnya MRP dilibatkan. “Bahkan Otonomi Khusus Papua memberi amanat penting agar pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan dengan melibatkan MRP. Bukan hanya dimintai pertimbangan. Tetapi juga dimintai persetujuannya. Sayang, proses pembentukan DOB saat ini sangat tergesa-gesa,“ kata Timotius.

Saat menerima kunjungan MRP, Muhaimin didampingi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Reza, dan Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal.

Jazulil mengatakan, seharusnya ini bukan RUU inisiatif DPR RI. Melainkan pemerintah. “Karena ini mengenai otonomi daerah. Ternyata dicantolkan ke DPR RI. Di Senayan sendiri, sosialisasinya pasti tak merata. Sekarang, MRP perlu mengawal Komisi II DPR. Tanpa rekomendasi MRP akan berat. DPR harus meyakinkan MRP. Tidak mungkin tanpa dibantu oleh pemerintah“, kata Jazulil.

Selain Timotius, hadir pula Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait, Ketua Panitia Musyawarah MRP Benny Sweny, staff khusus Ketua MRP Onias Wenda, staff khusus MRP Andreas Goo, staff MRP Joram Wambrauw dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.
Sementara itu Benny menjelaskan, seharusnya proses pengajuan RUU DOB tersebut dimulai dari MRP selaku lembaga representasi kultural orang asli Papua yang diberi wewenang untuk memberi persetujuan atas pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi.

“Setelah dari MRP, barulah kemudian RUU tersebut diajukan kepada Mendagri untuk selanjutnya diajukan kepada DPR RI. Dalam pembahasannya pun, berbagai komponen masyarakat yang telah memperhatikan situasi Papua selama ini dimintakan pendapatnya,“ kata Benny.

“PKB pada prinsipnya tidak masalah. Kepercayaan sudah terbangun. Hampir semua aspirasi Papua senantiasa kami ikuti melalui wakil-wakil PKB. Kalau rasa saling percaya yang menyeluruh antara pemerintah harus terbangun, maka ketika nanti membatalkan inisiasi pemekaran itu benar-benar mudah. Mengenai harapan pimpinan MRP, pasti kami sampaikan ke Presiden,” lanjut Muhaimin.

Sementara itu, Timotius mengatakan, MRP sangat menghargai pendapat Muhaimin sebagai salah satu pimpinan DPR RI dan juga ketua umum dari salah satu partai yang besar di Papua.

“MRP optimis. Sebagai pimpinan partai besar, Pak Muhaimin pasti bersedia mempertimbangkan aspirasi masyarakat orang asli Papua terkait penundaan DOB untuk disampaikan kepada pimpinan partai politik nasional lainnya,“ ujar Timotius.

Dalam kesempatan yang sama, Yoel mengonfirmasi adanya surat MRP meminta penundaan DOB yang telah diserahkan MRP kepada sejumlah pimpinan partai politik.

“Kami menyampaikan surat sekaligus menemui Pak Zulkifili Hasan, Pak Airlangga Hartanto dan Pak Suharso Monoarfa. Kami juga tengah berupaya menemui Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),“ tambahnya.

Baru-baru ini, Megawati juga menyindir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dinilai mendorong pemekaran provinsi tanpa didasarkan pada kajian ilmiah. Megawati lantas meminta Mendagri agar melakukan riset dahulu melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Putri proklamator Soekarno ini juga sempat mengeluhkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah dari DOB selama ini.

Sementara itu Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyampaikan, pemekaran provinsi belum tentu dapat menurunkan eskalasi konflik bersenjata di Tanah Papua, khususnya di Intan Jaya.

“Riset terbaru Amnesty Internasional menunjukkan kuatnya kepentingan perebutan sumber daya alam di Papua Tengah dan Pegunungan Tengah. Ini adalah dua wilayah yang menjadi target DOB,“ kata Usman.

“Protes menolak DOB telah menimbulkan jatuhnya korban jiwa seperti yang terjadi dalam aksi protes di Yahukimo. Jika pemerintah menunda, maka itu akan meredakan situasi di lapangan. Situasi lapangan memperlihatkan potensi eskalasi konflik dan memburuknya situasi HAM di Papua, terutama karena terkait rencana tambang emas di Intan Jaya, Papua,“ kata Usman.

Seperti diberitakan sebelumnya, pimpinan MRP tengah berada di Jakarta untuk menyuarakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat orang asli Papua yang sebagian besar menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua menjadi provinsi-provinsi.

MRP menemui sejumlah Menteri dan pimpinan partai-partai politik. Di antaranya adalah Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud MD, Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa yang juga merupakan ketua umum Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) dan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. MRP masih berupaya menemui Ketua Umum PDIP, Partai Demokrat dan Partai Demokrat.

MRP juga dijadwalkan akan menemui Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu pada akhir pekan ini di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan. (*)

HUMAS MRP