JAYAPURA, MRP — Usai dilantik Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Kantor Gubernur Papua, pada Selasa (7/11/2023), 34 orang anggota Majelis Rakyat Papua selanjutnya akan mulai bekerja dengan mempersiapkan pemilihan ketua sementara.
Sekretaris Majelis Rakyat Papua, Hans Y Hamadi mengatakan usai dilantik ke 34 anggota MRP akan melakukan pemilihan ketua sementara. Selanjutnya membahas mengenai tata tertib atau tatib sebelum memulai pekerjaan di lembaga kultur tersebut.
“Yang jelas setelah dilantik, besok maka akan dilakukan pemilihan ketua sementara, karena mereka sedang dilakukan masa karantina,” kata Hans Hamadi kepada Jubi usai pelantikan.
Setelah pemilihan ketua sementara, maka akan dilanjutkan dengan penyusunan tata tertib MRP baik mengenai cara untuk memilih unsur pimpinan maupun poja-pokja yang ada.
“Setelah semua selesai dipilih maka akan dilakukan pelantikan resmi, setelah itu baru mulai bekerja,” katanya.
Menurutnya, untuk sampai dengan menyelesaikan pemilihan unsur pimpinan MRP, sangat tergantung pada ke 34 anggota yang ada menyelesaikan tata tertib. Jika dapat diselesaikan dalam tiga empat hari ke depan maka dalam hari berikutnya bisa memilih ketua dan dua wakil beserta alat kelengkapan lainya.
“Kemungkinan di atas tanggal 26 November 2023 baru mulai berkantor di kantor baru MRP nantinya, setelah ke 34 anggota yang baru dilantik selesai masa karantina, mereka disana sampai 26 November 2023 untuk dalam proses pemilihan, kita beri waktu sekitar tiga pekan untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, karena tatib akan digunakan selama mereka bekerja, sehingga harus digodok dengan baik,” kata Hamadi.
“Wamendagri sudah sampaikan bahwa mendukung dengan segala hal, jadi saya berharap bisa terjadi secepatnya, sehingga di akhir tahun ini kita bisa mulai bekerja,” sambungnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Wempi Wetipo mengatakan, 34 anggota yang dilantik sudah bisa membahas untuk pemilihan unsur pimpinan tanpa harus menunggu delapan anggota yang masih terpending untuk dilantik. (*)
JAYAPURA, MRP — Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo melantik 34 Anggota Majelis Rakyat Papua masa jabatan 2023-2028, Selasa (7/11/2023 di Kantor Gubernur Papua.
Dalam sambutannya, Wamendagri Wetipo mengatakan ada empat tugas anggota MRP masa jabatan 2023-2028. Pertama yakni melakukan pendalaman dan pemahaman terhadap substasi Undang-Undang Otonomi Khusus.
“Termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021,” kata Wamendagri.
Tugas kedua, lanjut Wamendagri, yaitu melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dan mempunyai komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, sebagai Lembaga Kultural, anggota MRP hendaknya tidak masuk dalam ranah politik praktis.
“Diharapkan Anggota MRP lebih fokus pada pelaksanaan kewenangan dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kehidupan beragama,” kata dia.
Ia menambahkan, tugas keempat yaitu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Gubernur dan lembaga perwakilan daerah dalam mendorong penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Otsus yang belum terbentuk. Serta mendorong peraturan pelaksana yang sudah ditetapkan agar diimplementasikan secara optimal.
“Mengingat komposisi Keanggotaan MRP berasal dari latar belakang yang beragam, maka diperlukan persamaan konsepsi dan pemahaman terhadap tugas, kewenangan, hak dan kewajiban. Oleh karena itu bagi bagi anggota MRP masa jabatan 2023-2028 perlu diberikan orientasi serta pendalaman tugas dalam rangka peningkatan kapasitas anggota MRP,” ucapnya.(*)
JAYAPURA, MRP – Sekretaris Majelis Rakyat Papua Hans Hamadi memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua sebab kebijakan Pemerintah, Sekretariat Majelis Rakyat Papua dapat membayarkan hak-hak anggota MRP purnabakti.
“Saya memyampaikan terima kasih banyak untuk bapak Pj Gubernur Provinsi Papua, Sekda dan para Asisten yang mana oleh kebijakannya telah di lakukan sehingga pada hari ini kami menyelesaikan hak-hak dari anggota MRP purnabakti periode 2017 – 2022,” kata Hamadi, Selasa, (26/9/2023).
Hamadi menjelaskan, kebijakan yang dilakukan hari ini sesuai dengan Pergub nomor 804.30 tentang pemberian penghargaan, pemulangan anggota MRP purnabakti.
“Dan hari ini kami sudah mulai dengan pemberian penghargaan uang pengabdian kepada anggota MRP,” ujarnya.
Plt Seklis MRP Hans Hamadi saat memberikan arahan ke anggata MRP purnabakti sebelum menerima penghargaan uang pengabdian – Dok Humas MRP
Hamadi juga berharap Minggu depan anggota MRP purnabakti sudah bisa kembali ke asal daerah perutusan (wilayah adat) masing-masing.
“Mungkin ini MRP yang akan menjadi kenangan sebab jilid pertama itu bersama-sama dengan Papua Barat dan ketika itu Papua Barat telah pergi, dan di jilid keempat bersama dengan Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Mereka yang menikmati kebersamaan hari usai menerima hak dan akan pulang ke Provinsi masing-masing,” ujar Hamadi.
Hamadi berharap anggota MRP yang kembali ke daerah masing-masing dapat memajukan Provinsinya sesuai pengalaman yang di peroleh di MRP induk.
“Mereka yang kembali diharapkan memajukan daerahnya masing-masing,” harapnya.
Sebagai pimpinan Sekretaris Majelis Rakyat Papua, Hamadi berharap staf Sekretariat MRP terus memacu tugas-tugas kita tetapi juga membantu daripada anggota MRP yang akan datang.
“Rencananya pelantikan anggota MRP baru awal bulan Oktober 2023, kita tetap tunggu SK dari Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia,” ujarnya. (*)
JAYAPURA, MRP – Wasuok Demianus Siep secara resmi menyerahkan jabatannya sebagai Sekretaris Majelis Rakyat Papua kepada Hans Yans Hamadi di kantor MRP yang baru di pusat kota Jayapura Jumat malam, (25/8/2023).
Serah terima jabatan (Sertijab) Sekretaris MRP dari Wasuok Demianus Siep kepada Hans Hamadi yang dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun dan para staf MRP itu, berlangsung dengan suasana kekeluargaan.
Wasuok Demianus Siep yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli Gubernur Provinsi Papua itu, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe dan wakil gubernur almarhum Klemen Tinal yang telah memilihnya sebagai Sekretaris MRP sejak tahun 2016.
Wasuok Siep secara resmi menyerahkan jabatannya sebagai sekretaris Majelis Rakyat Papua kepada Hans Yans Hamadi di kantor MRP yang baru di pusat kota Jayapura Jumat malam, (25/8/2023) – Humas MRP
Siep bercerita bahwa dalam pelayarannya banyak suka duka yang dialami. Maka dari itu dirinya berterima kasih kepada semua pihak, yang telah mendukung tugas-tugasnya.
“Dalam tugas kami memiliki dua pimpinan; secara administrasi kita bertanggung jawab ke Gubernur, tapi secara fungsi dan tugas ke MRP maka harus dijalankan bersama,” kata Siep.
Wasuok Siep juga berterima kasih kepada semua staf yang telah kerjasama dengannya, sehingga banyak hal yang bisa diatasi terutama dalam penugasan.
“Untuk keuangan digunakan itu gampang tapi untuk bukti pertanggungjawaban biasanya kewalahan maka saya sampaikan semua staf saya mereka mampu,” ujarnya.
Dia mengharapkan agar kebersamaan yang dipupuk selama ini dapat mendukung Sekretaris MRP yang baru agar bisa menjalankan tugas-tugasnya ke depan.
Dia juga mengharapkan kepada pejabat baru agar mengisi kekurangan MRP dan kelebihan bisa dijalankan.
Foto bersama Mantan Seklis MRP Wasuok Siep Bersama Staf Sekretariat MRP di Jayapura usai Sertijab – Humas MRP
Sekretaris Majelis Rakyat Papua Hans Hamadi mengatakan bahwa jabatan yang didapatnya ini merupakan mukjizat Tuhan.
Hamadi juga berterima kasih kepada Siep yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai sekretaris MRP sejak 2016 lalu.
“Saya akan terus belajar. Untuk staf kita harus semangat. Ini (MRP) rumah kita, ada orang banyak tidak kerja dan ini tempat kita, rumah kita mari kerja dan jaga,” kata Hamadi. (*)
JAYAPURA, MRP – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam hal ini Sekretariat Majelis Rakyat Papua Pegunungan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pelayanan anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari 22 – 23 Agustus 2023 di Jayapura, (22/8/2023).
Bimbingan Teknis yang baru pertama kali digelar oleh Sekretariat MRP Papua Pegunungan ini menyasar sejumlah bidang inti yaitu bagian Umum Sekretariat, bagian Keuangan, bagian Humas dan bagian Administrasi pelayanan Majelis dan Persidangan.
Hal ini dianggap penting karena sebelum MRP Papua pegunungan dilantik mempunyai bekal terkhusus di bidang Sekretariat.
Plt Sekretaris Majelis Rakyat Papua Hans Hamadi, ketika memberikan sambutan pembukaan kegiatan Bimtek ASN Sekretariat Majelis Rakyat Papua Pegunungan – Humas MRP
Hal tersebut disampaikan Plt Sekretaris Majelis Rakyat Papua Hans Hamadi, ketika memberikan sambutan pembukaan kegiatan Bimtek ASN Sekretariat Majelis Rakyat Papua Pegunungan.
“Kami berharap dengan adanya Bimtek ASN di Sekretariat secara maksimal dapat memberikan pelayanan ke anggota Majelis Rakyat Papua pegunungan,” ujar Hamadi.
Iya juga berharap Bimtek hari ini dapat memberikan penguatan pemahaman terkait tugas-tugas staf sekretariat MRP Papua Pegunungan terutama dalam rencana penyusunan program kerja membantu para anggota.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Majelis Rakyat Papua Pegunungan Lince kogoya, menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris MRP Provinsi Papua yang mengadakan Bimtek. Karena ini adalah honai besar masyarakat Papua untuk membahas semua persoalan bagi kepentingan masyarakat Papua ke depan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Majelis Rakyat Papua Pegunungan Lince kogoya, saat memberikan sambutan – Humas MRP
“Oleh karena itu terima kasih saya kepada Plt Sekretaris MRP Papua induk yang mendampingi kami buka kegiatan hari ini semoga Tuhan memberkati dan seluruh Kabah kasubag dan staf sekretariat yang sudah hadir hari ini mendukung kegiatan ini,” kata Kogoya.
Lince Kogoya berharap agar dengan kerjasama yang baik MRP tidak merasa terpisah tapi tetap satu dalam membicarakan kultur seluruh orang asli Papua.
“Karena kami percaya bahwa Majelis Rakyat Papua merupakan honai kami orang Papua asli, orang kulit hitam dengan budaya yang berbeda, karakter yang berbeda dengan wilayah yang berbeda tapi jadi satu dalam rumah kami honai MRP untuk membahas semua kegiatan-kegiatan sebelum kita lanjut ke depan, semua staf yang ada kami sudah harus dibekali dengan aturan PP dan Pergub sesuai UU yang harus menjadi dasar pelaksanaan kegiatan MRP nantinya,” kata Kogoya.
Lince Kogoya merasa bangga karena kegiatan tersebut didukung oleh MPR Provinsi Papua sehingga materi yang diterima ini bisa diimplementasikan dan tidak menyalahi aturan yang ada.
ASN staf Sekretariat Papua pegunungan juga melakukan kunjungan lapangan ke kantor MRP lama di Kotaraja – Humas MRP
ASN staf Sekretariat Papua pegunungan juga melakukan kunjungan lapangan ke kantor MRP lama di Kotaraja untuk melihat secara langsung dan dekat aktivitas sehari-hari staf Sekretariat di setiap kepala bagian dan kepala sub bagian serta dilanjutkan dengan kunjungan ke gedung baru kantor Majelis Rakyat Papua di APO kota Jayapura. (*)
JAYAPURA, MRP – Pimpinan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Plt Hans Hamadi melakukan rapat bersama pimpinan dan anggota MRP Periode 2017-2023 di ruang sidang MRP, Selasa (8/8/2023), dengan agenda pembahasan biaya pemulangan.
Plt Sekretaris MRP Hans Hamadi dalam usai rapat menjelaskan agenda rapat hari bahas biaya pemulangan anggota MRP periode yang lama.
“Puji Tuhan hari ini saya dapat berkumpul dengan anggota-anggota yang terhormat, yang luar biasa yang mereka telah berjasa untuk negeri ini. Pertemuan kami hari ini khusus bicara tentang hak pengulangan mereka, mudah-mudahan dalam 3 minggu ke depan itu sudah bisa kita laksanakan,” ujarnya.
Rapat bersama Plt Seklis MRP dan Anggota MRP lama bahas agenda biaya pemulangan di ruang sidang MRP, Selasa (8/8/2023) – Humas MRP
Lanjutnya, biaya pemulangan anggota MRP terdiri dari uang pengabdian, cincin dan cenderamata, seluruhnya berjumlah Rp 250 juta.
“Walaupun tadi kita dalam rapat dengan anggota terjadi pro dan kontra tetapi itu adalah kemampuan pemerintah bisa menyediakan seperti itu yang dapat kami laksanakan,” ujar Hamadi.
Ia juga menambahkan sesuai Pergub yang sudah keluar bagi anggota MRP yang terpilih kembali untuk melanjutkan periode berikut uang pemulangan tidak diberikan.
Foto bersama Plt Seklis MRP Hans Hamadi Bersama anggota MRP lama usai rapat – Dok Humas MRP
“Namun tadi dalam rapat anggota MRP minta mereka yang terpilih juga harus diberikan karena mereka sama-sama mengabdi di lembaga MRP, namun aturan sudah keluar dalam Pergub jadi nanti kami komunikasikan ulang lagi dengan pemimpin diatas,” ujarnya.
Dan terkait dengan rencana pelantikan anggota MRP yang baru sampai dengan hari ini belum ada petunjuk sehingga sebagai staf sekretariat MRP masih menunggu petunjuk Pusat. (*)
JAYAPURA, MRP – Belasan Calon Anggota Terpilih Majelis Rakyat Papua (MRP) Periode 2023-2028 bersilaturahmi di Rumah Kebangsaan Republik Indonesia yang terletak di Waena Batas Kota Jayapura, yang mana kunjungan ini diterima langsung oleh Anak dari Pejuang Merah Putih Almarhum Bapak Ramses Ohee yaitu Max Abner Ohee yang saat ini mengantikan Ayahnya sebagai Ketua Barisan Merah Putih Provinsi Papua (BMP).
Tujuan dari kunjungan tersebut sebagai mana mereka memandang bahwa eksistensi Rumah Kebangsaan ini berkorelasi dengan kewajiban (MRP) sebagaimana tercantum pada pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang berbunyi MRP mempunyai kewajiban :
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Provinsi Papua;
Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menaati segala peraturan perundang-undangan;
Membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua;
Membina kerukunan kehidupan beragama; dan, mendorong emberdayaan Perempuan.
Kewajiban ini akan dijabarkan lebih detail baik secara personal maupun institusional sehingga tidak menjadi suatu konsideran atau norma yang dicantumkan pada Undang-undang saja, tetapi dapat diwujudnyatakan dalam bentuk program dan kegiatan dalam Lembaga Majelis Rakyat Papua. Contohnya kegiatan apa yang dilakukan agar kewajiban mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Provinsi Papua dapat terlaksana, misalnya dengan Sosialisasi wawasan kebangsaan kepada konstituen Anggota MRP, Penandatanganan Pakta Integritas untuk mengabdi kepada rakyat Provinsi Papua, dan sebagainya.
Belasan Calon Anggota Terpilih Majelis Rakyat Papua (MRP) Periode 2023-2028 bersilaturahmi di Rumah Kebangsaan Republik Indonesia yang terletak di Waena Batas Kota Jayapura – Dok Humas MRP
Dari perspektif rumah kebangsaan ini maka setiap warga negara Indonesia yang merupakan Orang Asli Papua harus ditempatkan dalam proporsi yang sama dan layak dihadapan hukum, sehingga perbedaan persepsi terkait proses dan hasil pemilihan MRP yang sering didengungkan oknum oknum dan kelompok tertentu perlu dihindari,” Ungkap Ketua Barisan Merah putih Max Ohee dalam releasenya Jumaat (4/8/2023).
Di tambahkannya karena sesungguhnya pemikiran tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.Orang-orang ini menyebut dirinya warga negara Indonesia, membela NKRI, tetapi kegiatan yang mereka lakukan paradoks karena dengan gencarnya menghembuskan issu-issu miring terhadap Anggota terpilih yang sudah sesuai mekanisme Tahapan seleksi oleh Panitia baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi jadi sudah Sahbawcara aturan.
“Justru oknum-oknum ini yang ingin memecah-belah NKRI, Kelompok seperti ini tidak menyadari mereka melanggar aturan, karena mereka lakukan pembohongan publik bagi orang Papua dan Negara Indonesia bahwa mereka mengatakan tidak ada perwakilan anggota dari Tabi-Saireri, padahal ada dan sesuai,kursi yang ditetapkan,” ujarnya.
Calon Terpilih Anggota MRP Periode 2023-2028 Silaturahmi Dirumah Kebangsaan, dierima langsung oleh Max Ohee -Dok Humas
Jadi kata Max, kalau mau dilihat kelompok ini atau oknum-oknum ini adalah kelompok sakit hati sesungguhnya mereka itu mengikuti pemilihan calon anggota MRP tetapi tidak lolos karena tidak memenuhi syarat calon.
“Contohnya lewat usia diatas 60 tahun, terlibat partai politik, tidak mendapatkan rekomendasi dari Lembaga agama, dan lain sebagainya, tapi sudah tahu tidak memenuhi syarat, namun masih mencoba memprotes sana-sini, jadi percuma karena pasti akan tabrak tembok, tidak sesuai peraturan,” ujar Max Apner Ohee yang merupakan Anggota Terpilih dari Unsur Adat Di Wilayah Pemilihan Tabi.
Dalam kesempatan tersebut Calon Anggota Terpilih MRP Periode 2023-2028 yang hadir di rumah kebangsaan) antara lain,Max Abner Ohee, Frangklin Demena, KH. Islam Al Payage, Yoel L. Mulait, Adnan Sawaki, Irene Duwiri, Mina Numberi, Adolina Simunapendi, Julius Ohee, Zandra Mambrasar, Cyrilus Moman, Izak Hikoyabi, Benny Sweny, Mina Numberi, Natalia Barbalina Wona
Megharapkan kepada Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian agar segera mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang Pengesahan Anggota MRP Periode 2023-2028 dan melaksanakan Pelantikan sebelum HUT Kemerdekaan RI Ke- 78 tahun pada tanggal 17 Agustus 2023.
Melalui Pengesahan dan Pelantikan Anggota MRP dalam semarak perayaan HUT Kemerdekaan RI, akan semakin meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada gilirannya setiap anggota MRP dapat mengaktualisasikan karyanya untuk didedikasikan bagi masyarakat Orang Asli Papua di Provinsi Papua,” Harapa Franklin Demena salah satu anggota MRP Terpilih dari unsur Adat Tabi. (*)
JAYAPURA, MRP – Pelaksana Tugas Sekretariat Majelis Rakyat Papua Hans Hamadi melakukan rapat gabungan perdana dengan pimpinan Kabag, Kasubag dan staf sekretariat MRP pada Jumat (4/8/2023) lalu.
Dalam arahannya, Plt Sekretaris MRP Hans Hamadi mengatakan penunjukan dirinya mendapat tugas langsung dari Plh Gubernur Papua untuk mempersiapkan pelantikan anggota MRP terpilih, pemulangan anggota MRP lama dan juga mendatangkan anggota baru usai dilantik.
“Selain itu Plh Gubernur juga meminta saya untuk mengurus kantor MRP yang baru di APO agar anggota baru bisa berkantor di gedung yang baru,” ujarnya dalam rapat gabungan.
Ia juga berharap dalam waktu dekat usai dilantik, anggota Majelis Rakyat Papua dan staf sekretariat MRP bisa berkantor di gedung yang baru.
Selain itu, Plt sekretaris MRP juga berharap harus ada peningkatan kapasitas untuk staf sekretariat MRP agar staf bisa mengelola lembaga dengan profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
“Kita harus memberikan pelayanan dengan prima dan jujur agar menjadi lembaga yang umum dalam memberikan pelayanan ke masyarakat akar rumput di Papua,” harapnya.(*)
JAYAPURA, MRP — Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Provinsi Papua menunjuk Dr. Drs. Hans Y. Hamadi, M.Sisebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Majelis Rakyat Papua. Penunjukan tersebut guna mempersiapkan pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua terpilih Periode 2023-2028.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Derek Y. Hegemur, usai melakukan pertemuan bersama 15 orang calon terpilih anggota MRP pada Selasa, (1/8 2023) di Kantor Gubernur Papua.
Hegemur mengatakan penunjukan Plt Sekretaris MRP selain mempersiapkan pelantikan anggota MRP yang baru, dan juga menyiapkan semua kebutuhan termasuk biaya pemulangan untuk anggota MRP periode 2017-2023.
“Kami berharap sebelum 17 Agustus, anggota MRP terpilih ini sudah di lantik,” ujarnya.
Selain itu hari ini Plh Gubernur telah bertemu dengan Manager PT PLN untuk masukan listrik di gedung MRP yang baru di Kota Jayapura.
“Kami berharap anggota MRP yg baru langsung berkantor di gedung baru di Kota Jayapura,” ujarnya.
Menyinggung soal kesiapan anggaran dalam rangka pelantikan anggota MRP, Plh Sekda menegaskan bahwa melalui perubahan anggaran Pemprov telah siapkan seluruh kebutuhan anggaran.
“Jadi kebutuhan pembiayaan telah disiapkan melalui perubahan anggaran dan telah ada SK pelantikan tinggal menunggu pelaksanaan pelantikan,” tuturnya. (*)
JAYAPURA, MRP – Plh Gubernur Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun di dampingi Plh Sekda Provinsi Papua Derek Y. Hegemur dan juga sejumlah pejabat Pemprov Papua melakukan pertemuan bersama 15 orang calon terpilih anggota MRP pada Selasa, (1/8 2023) di Kantor Gubernur Papua.
Dalam pertemuan tersebut Plh Gubernur Papua mengatakan bahwa proses pemilihan anggota MRP telah selesai dan saat ini sedang menunggu proses pengesahan SK melalui Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
“Dalam rangka pelantikan, semoga sebelum 17 Agustus 2023 sudah dilantik,” ujarnya yang disambut tepuk tangan oleh calon terpilih anggota MRP Provinsi Papua.
Sementara itu Plh Sekda Derek Y. Hegemur, mengatakan Panpel telah menjalankan tahapan sudah sesuai mekanisme Pemilihan anggota MRP dan juga sudah sesuai ketentuan Perdasi Nomor 5 Tahun 2023.
“Jadi saya pikir semua proses sesuai ketentuan dan semua proses dibangun berdasarkan musyawarah dari masyarakat dan tugas Pemerintah hanya memfasilitasi dan itu sudah selesai, jadi kalau ada yang keberatan ya, silakan tempuh melalui mekanisme hukum,” tutur mantan Karo Hukum Setda Provinsi Papua.
Lebih lanjut Plh Sekda menjelaskan dalam rangka persiapan pelantikan anggota MRP, telah dilantik juga Sekretaris MRP Hans Hamadi agar menyiapkan semua kebutuhan termasuk biaya pemulangan untuk anggota MRP periode 2017-2023.
Sementara itu Perwakilan anggota MRP terpilih Frangklin O. Demena, Pemilihan dari wilayah adat Tabi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Plh Gubernur Papua bersama jajaran yang telah memfasilitasi semua tahapan pemilihan anggota MRP di Provinsi Papua.
“Kami salut untuk Pemprov Papua yang telah mendorong proses Pemilihan anggota MRP yang berjalan baik,” ujarnya.
Frangklin berharap semoga sesuai penyampaian Plh Gubernur Papua, bahwa sebelum tanggal 17 Agustus anggota MRP terpilih telah dilantik, sebab proses dari Pemprov Papua sudah final, menunggu proses pengesahan dan pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Menyikapi dinamika pro dan kontra di publik soal keterwakilan Tabi dan Saireri, Frangklin mengatakan hampir 95 persen kursi MRP Papua sudah di isi oleh perwakilan Tabi dan Saireri.
”Kami dari Tabi dan Saireri ada 37 orang calon terpilih anggota MRP Provinsi Papua, artinya sudah 95 persen keterwakilan orang asli Tabi dan Saireri sudah ada, sehingga pro kontra yang tidak perlu penting, sebab kita orang Papua ada satu, sa Papua ko Papua ini yang penting, jadi kami harap pelantikan segera dilakukan sebelum 17 Agustus 2023,” tegasnya. (*)
Author
mrppapua
Posted on
