Majelis Rakyat Papua

Pembukaan Masa Sidang II, MRP Siap Bentuk Tim Kerja HAM dan Afirmasi

Timotius Murib (Ketua), saat memberikan keterangan pers di didampingi Yoel Luiz Mulait (Wakil Ketua I), dan Debora Mote (Wakil Ketua II) – Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua, (MRP) akan membentuk Tim Hak Asasi Manusia dan afirmasi untuk mengawal tes kelulusan putra-putri asli Papua di 9 sekolah kedinasan dan TNI Polri.

  Hal ini dikatakan Ketua MRP Thmotius Murib, ia mengatakan dalam sidang kedua MRP  ini juga membicarakan tentang masa reses dari anggota MRP di setiap wilayah mereka masing-masing dari hasil reses selama seminggu lalu.

  “Baru-baru ini melakukan reses di wilayah mereka dan hari ini kita menggelar sidang pleno dalam rangka melaksanakan program-program di triwulan ke-2,” kata Murib saat  MRP gelar rapat pleno dalam rangka pembukaan masa sidang II Tahun 2022 di Aula MRP, Kotaraja, Senin, (11/4).

  Dia mengatakan dalam pleno kemarin juga ada hal penting yang dibicarakan yaitu pembentukan tim kerja HAM dan Afirmasi. “Ada tiga tim lagi sesuai dengan kebutuhan Majelis Rakyat Papua melihat kondisi masyarakat Papua  seperti dibentuknya tim hak asasi manusia dan afirmasi agar kami mengayomi dan mengakomodir kepentingan orang asli Papua,” katanya.

   Hal ini juga berkaitan dengan akan dilakukannya penerimaan TNI-Polri dan juga 9 sekolah kedinasan, serta mengatasi masalah HAM. “Jadi kami Majelis Rakyat Papua harus mengeluarkan rekomendasi bagi putra-putri terbaik asli Papua untuk diterima di beberapa sekolah kedinasan dan juga TNI-Polri  dalam penerimaan sesuai rekomendasi kami, maka kita membentuk tim afirmasi,” katanya.

   Selain itu, juga MRP akan membicarakan terkait konflik yang terjadi antara TNI Polri dan TPN PB  yang selama ini mengakibatkan adanya pelanggaran HAM. Pihaknya berencana akan melakukan koordinasi dan mencari solusi bersama pemerintah, TNI, Polri dan juga TPN-OPM sesuai mekanisme yang disepakati.

  “Kami juga akan membentuk tim HAM untuk kita berkoordinasi dengan Pangdam Kapolda pemerintah provinsi dan daerah untuk kita berbicara tentang beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, dan lainnya,” ujarnya. (*)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *