Hari: 31 Januari 2022

JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP) hingga kini belum mendapatkan jawaban pasti alasan pemindahan kas daerah (Kasda) dari bank Papua ke bank Mandiri. Menurut MRP, setelah dilakukan diskusi, bank Papua belum memberikan alasan pasti.  

“Pagi ini MRP minta pihak bank Papua dalam rangka kita klarifikasi sehingga rapat koordinasi MRP dan bank Papua pertanyaan pertama mengapa kas daerah dipindahkan ke bank Mandiri” Kata Ketua MRP, Timotius Murib.

Akan tetapi bank Papua menurut ketua MRP, belum bisa memberikan jawaban tentang alasan pemindahan kas daerah tersebut. Pihak bank Papua sendiri tidak mengetahui alasan tersebut.

“Tapi pak direktur utama (bank Papua) dan jajarannya belum ada informasi pasti yang didapat dari pihak pemerintah, ada kelemahan apa atau kesalahan apa sehingga kas daerah bisa pindahkan ke mandiri. Pihak bank Papua sama sekali tidak tahu apa kelemahannya” Ujar Timotius Murib.

Dikatakan, pertanyaan lain yang disampaikan MRP terkait dengan pemotongan orang perorangan di internal MRP yang dinilai sudah tidak sesuai olleh pihak bank Papua. Lebih jauh MRP berharap pemerintah bisa kembalikan Kasda ke bank Papua.

“Bank Papua adalah bank kebanggaan OAP sehingga bank ini kami tidak mau bermasalah baru digusur atau dipindahkan seperti ini, sehingga kami harap yang perlu diperbaiki, segerah dan kembalikan” Harap Murib.

Sementara itu, direktur utama bank Papua F. Zendrato yang dikonfirmasih tidak banyak berkomentar dengan alasan merupakan kewenangan Gubernur Provinsi Papua. Alasan pemindahan pun Ia tidak mengetahuinya.

“Pemindahan itu kita serahkan aja sama pak Gubernur lah, alasan pemindahan belum tahu” katanya, singkat.

Sebagaimana diberitahkan sebelumnya, pemerintah provinsi Papua menyatakan pemindahan kas daerah merupakan urusan internal antara pemerintah dan bank Papua sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih dibawa kendali pemerintah.

“Bank Papua itu milikpemerintah, pemegang sahampengendali ituadalah gubernur Papua. Jadi kalau ada agenda yang berkaitan dengan bank Papua itu sebenarnya urusan internal pemerintah” Kata Muhamad Musha’ad, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Papua. (*)

Read More

Jayapura, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP memasuki masa sidang pertama tahun 2022. MRP akan mendengarkan penjelasan terkait rencana pemindahan rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua dari Bank Papua ke Bank Mandiri.

“Jadwal kerja atau kelengkapan alat kerja melalui Kelompok Kerja Agama, Kelompok Kerja Perempuan, dan juga kelengkapan lain. Setelah itu MRP akan melakukan pelayanan terhadap masyarakat Orang Asli Papua pada tahun 2022,” kata Ketua MRP, Timotius Murib di Kota Jayapura, Rabu (26/1/2022).

Menurut Murib, pihaknya akan meminta penjelasan terkait rencana pemindahan rekening Kas Daerah dari rekening Bank Papua ke Bank Mandiri.

”Bank Papua dikelola khusus untuk kepentingan masyarakat Papua. Namun Kas daerah dari Bank Papua yang akan dipindahkan ke Bank Mandiri,” jelas Murib.

Menurutnya, MRP ingin mengetahui alasan atau dasar untuk memindah rekening Kas Daerah itu. Ia menyatakan Bank Papua juga belum mengetahui mengapa rekening Kas Daerah dipindahkan ke Bank Mandiri.

“Pihak bank BPD [Bank Papua] juga belum tahu apa penyebab Kas Daerah itu dipindahkan ke Bank Mandiri,” ucapnya. Menurutnya,

Bank Papua adalah bank kebanggaan Orang Asli Papua. Menurutnya, Gubernur Papua juga kecewa dengan pengalihan rekening Kas Daerah ke Bank Mandiri itu.

“Kalau ada masalah internal, segera introspeksi diri, agar bank itu dapat kembali baik. Pak Gubernur juga sedikit kecewa dengan pengalihan Kas Daerah ke Bank Mandiri. Jadi Bank Papua segera benahi diri,” jelas Murib.

Murib menyatakan pihaknya telah menanyakan masalah itu kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, namun belum mendapat jawaban.

“MRP mengundang Gubernur  Papua melalui Sekda untuk menjelaskan penyebab pindahnya Kas Daerah itu. Karena kondisi Gubernur yang baru pulang berobat, Sekda belum ada waktu untuk menjelaskan terkait perpindahan bank itu,” ujar Murib.

Ia berharap kebijakan itu tidak memiliki muatan politis. “Jangan sampai ada muatan-muatan kepentingan, terutama itu [kepentingan] politik. Bank itu independen. Jangan sampai ada pejabat yang bermuatan politik. Bank Papua harus netral melayani masyakarat,” ujarnya.

Pejabat Sementara Kepala Departemen Dana Desa Bank Papua, Robert Waroi mengatakan pihaknya juga tidak bisa memberikan alasan pemindahan rekening Kas Daerah itu, karena Bank Papua belum mengertahui penyebab pemindahan itu.

“Kami tidak bisa kasih tahu kenapa bisa seperti itu. Anggota [MRP] tadi pertanyakan karena [mereka ada] rasa memiliki [Bank Papua],” ujar Robert.(*)

Sumber: Jubi.co.id