JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP memeringati hari jadinya ke-16 dalam perayaan di Kota Jayapura, Papua, pada Senin (1/11/2021). Perayaan berupa ibadah syukur itu dihadiri para tamu undangan dari berbagai lembaga pemerintah, serta masyarakat Papua.

Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan hari jadi MRP jatuh pada 31 Oktober. Akan tetapi, karena 31 Oktober 2021 jatuh pada akhir pekan.

“Berhubung tanggal tersebut adalah hari libur, maka MRP mengundurkan perayaaan HUT MRP [hingga] hari ini, tanggal 1 November 2021,” kata Murib dalam sambutannya, Senin.

Perayaan itu dilaksanakan secara sederhana, disertai pameran barang kerajinan karya orang Papua, sajian makanan khas Papua, serta pagelaran musik etnik Papua oleh seniman perwakilan lima wilayah adat.

“Seharusnya ada kegiatan yang perlu dilakukan secara besar-besaran, untuk memberikan makna eksistensi MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua. Namun, untuk menghindari penyebaran COVID-19, sehingga dilaksanakan secara sederhana di Kantor MRP,” kata Murib.

Perayaan HUT MRP bertema ”Budayaku, Identitasku Papua” itu menetapkan sub tema meningkatkan kebersamaan orang asli Papua untuk menyelamatkan tanah, manusia, dan budaya Papua.

“Tema dan sub tema tersebut merujuk moto MRP dan visi – misi Gubernur, dan Wakil Gubernur Papua, serta filosofi dasar keberadaan MRP sebagai representasi kultural Orang Asli Papua,” kata Murib.

Menurutnya, MRP memiliki kewajiban melindungi hak dasar Orang Asli Papua, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua).

“MRP ingin kembali menegaskan pentingnya konsistensi atau ketaatan asas dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus di Papua. [Para pihak] hendaknya senantiasa membangun komitmen yang sama, dan menjalin hubungan kerja yang sinergis dan harmonis guna mewujudkan kebangkitan masyarakat Papua menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera sesuai visi dan misi,” kata Murib.

Menurut Murib, dengan perayaan hari itu MRP ingin menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan dan kegiatan tahunan Pemerintah Provinsi Papua. [Itu] tanggung jawab moral dan sosial yang mutlak harus diemban kita semua, terutama penyelenggara pemerintahan, tidak terkecuali MRP,” tutur Murib.

MRP telah berupaya untuk menyusun program kerja dan kegiatan yang lebih berfokus kepada upaya perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan bagi Orang Asli Papua.

“Tugas dan wewenang MRP berbeda dengan tugas dan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. [Tugas dan wewenang MRP] ditujukan kepada masyarakat, dan hasilnya pun dinikmati secara langsung oleh masyarakat Orang Asli Papua,” kata Murib.

MRP saat ini berfokus menjalakan delapan program, termasuk perlindungan hak Orang Asli Papua dalam bidang pertanahan, penanganan pelanggaran HAM, pencatatan atau pencacahan penduduk Orang Asli Papua, dan afirmasi Orang Asli Papua dalam rekruitmen TNI/Polri, sekolah kedinasan, dan Aparatur Sipil Negara. MRP juga melakukan uji materiil Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Otsus Papua di Mahkamah Konstitusi.

“Sebagai pimpinan MRP, saya menyadari keberadaan MRP tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan kami. Marilah kita bergandengan tangan dan saling bahu membahu bekerja sama melaksanakan tugas dan fungsi kita dalam membangun masyarakat Papua,” kata Murib.

Staf ahli bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya Provinsi Papua, Paskalis Netep saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua menyatakan hari jadi MRP ke-16 merupakan momen luar biasa. “Kebudayaan seni ukir dan kerajinan perlu dilestarikan bagi generasi berikut,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat dari lima wilayah adat yang berpartisipasi dalam hari jadi MRP ke-16 itu. “Saya menyampaikan terima kasih kepada MRP yang telah [membuat] iven dan kegiatan pameran kerajinan masyakarat asli Papua,” ujarnya. (*)

Sumber: JUBI