Land Culture Heart
Author
mrppapua
Posted on
Author
mrppapua
Posted on
Author
mrppapua
Posted on
JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP) akan bersurat kepada pemerintah pusat untuk meminta jaminan adanya kebijakan khusus untuk memprioritaskan orang asli Papua bekerja di smelter yang sedang dibangun PT Freeport Indonesia di Jawa Timur.
Hal itu dinyatakan Ketua I MRP, Yoel Luiz Mulait pada Selasa (26/10/2021). Mulait menyatakan pihaknya menerima informasi bahwa smelter yang sedang dibangun PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, nantinya akan mempekerjakan 40 ribu karyawan.
Menurut Mulait, orang asli Papua sebagai kelompok yang paling terdampak aktivitas tambang PTFI di Kabupaten Mimika, Papua, harus mendapatkan alokasi kesempatan bekerja hingga 50 persen dari total pekerja yang akan dipekerjakan smelter itu.
“Kami akan sampaikan, dari 40 ribu tenaga kerja itu, dibagi rata 20 [ribu untuk orang asli Papua], 20 [ribu lainnya untuk orang non Papua]. [Usulan itu] akan melalui proses mekanisme di lembaga, [disepakati] melalui [rapat] pleno [MRP], supaya tidak ada lagi kutu-kutu kecil yang bilang kalau [usulan itu] keputusan tidak sah,” kata Mulait.
Mulait menyatakan hasil rapat pleno itu nantinya akan disampaikan melalui surat resmi MRP kepada pemerintah pusat. Muliat juga ingin pemerintah dan PTFI membangun mekanisme untuk melibatkan MRP dalam pengisian alokasi 20 ribu lowongan kerja bagi orang asli Papua itu.
“Kami akan menyurat secara resmi ke pemerintah, [agar] 20 ribu [pekerja smelter PTFI] diterima [berdasar] rekomendasi dari MRP, dan semua yang diterima itu harus hitam kulit keriting rambut, harus orang asli Papua. Kami tidak mau orang [lain] keluar-masuk kerja, [sementara] MRP tidak tahu,” kata Mulait.
Mulait menegaskan langkah itu akan ditempuh oleh MRP, karena pemerintah pusat mengabaikan permintaan Pemerintah Provinsi Papua agar PTFI membangun smelter di Papua. Mulait mengingatkan bahwa aktivitas tambang PTFI dilakukan di Papua, dan orang asli Papua menjadi kelompok yang paling terdampak dari aktivitas pertambangan PTFI itu.
“MRP tidak akan diam membiarkan hak kami, sumber daya alam kami orang Papua, yang semestinya kami orang asli Papua diutamakan [untuk bekerja di smelter PTFI], tapi kemudian [smelter itu] akan di bagun di Jawa Timur. Kami tidak boleh kehilangan hak orang asli Papua sebagai pemilik ulayat dan juga pemilik tambang,” ucap Mulait.
Mulait mengingatkan, jika pemerintah pusat ingin membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya mengeruk sumber daya alam Papua, maka orang asli Papua harus diutamakan dalam perekrutan pekerja smelter PTFI.
“Kalau betul-betul mau bangun [Papua], bukan hanya sekadar mau ambil sumber daya alam di sana, tapi juga membangun sumber daya manusia, tidak boleh [semua] tenaga pekerja itu dari Jawa Timur. Harus ada porsi [lowongan kerja] bagi pemilik hak ulayat,” tegas Mulait.
Ketua Kelompok Kerja Agama MRP, Helena Hubi mengatakan kebijakan pemerintah pusat mengizinkan PTFI membangun smelter di luar Papua membuktikan pemerintah tidak serius memperhatikan nasib orang Papua.
“Pemerintah lebih mementingkan kekayaan alam di Papua, emas dan hutan. Apakah besok orang asli Papua akan sejahtera? Jangan karena Otonomi Khusus Papua Jilid 2 turun, kami orang asli Papua habis,” kata Hubi.
Hubi menyatakan lebih pintu investasi di Papua ditutup, karena investasi di Papua hanya bertujuan mengambil sumber daya alam Papua, dan mengabaikan nasib orang asli Papua. “Buktinya smelter dibangun di Jawa Timur, terus Papua mau dapat apa? Jadi lebih baik tidak usah berikan izin untuk perusahaan-perusahaan baru,” jelas Hubi. (*)
Sumber: JUBI
Read More Author
mrppapua
Posted on
JAYAPURA, MRP – Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murib merasa kesal karena Presiden Joko Widodo sudah 13 mengunjungi Papua tanpa pernah menyinggahi Kantor Majelis Rakyat Papua. Hal itu membuat Jokowi tidak mengetahui apa aspirasi orang asli Papua, termasuk aspirasi orang asli Papua terkait revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Timotius Murib menyatakan Kantor MRP merupakan honai orang asli Papua, karena MRP merupakan lembaga representasi kultural yang resmi dibentuk negara.
“Sudah 13 kali Jokowi kunjungi ke Papua, tapi tidak pernah injak di honai orang Papua di MRP. Jokowi itu orang baik, seharusnya datang di honai ini, agar kami sampaikan aspirasi kami, tapi itu tidak terjadi,” kata Murib di Kota Jayapura, Kamis (28/10/2021).
Karena tidak pernah menyinggahi Kantor MRP, Jokowi dinilai tidak memahami aspirasi orang asli Papua, termasuk dalam perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua).
“Saya sebagai Ketua MRP sangat kesal. Coba Jokowi datang singgah di honai, kapan kami tunggu, agar kami bisa duduk bicara dan aspirasi ini bisa dibangun kembali, dari sabang sampai Matahari terbuat,” ujar Murib.
Ia sendiri telah merasa tak berdaya, karena proses perubahan UU Otsus Papua mengabaikan ketentuan Pasal 77 UU Otsus Papua.
Murib menegaskan aspirasi orang asli Papua telah diabaikan dalam proses perubahan UU Otsus Papua.
”Kebijakan yang diambil, semua itu kebijakan pusat, tidak ada campur tangan rakyat Papua sebagaimana yang seharusnya. Aspirasi rakyat Papua [dalam] membangun di Tanah Papua tidak jalan, menurut MRP karena semua itu kebijakan dari pusat,” kata Murib.
Ia menilai hasil revisi UU Otsus Papua juga gagal menjawab problem benturan pengaturan antara UU Otsus Papua dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Padahal, benturan hukum kedua aturan itulah yang menjadi salah satu penyebab Otsus Papua tidak efektif.
“Jadi para Bupati itu mereka lebih cenderung menjalankan UU Pemerintahan Daerah ketimbang UU Otsus Papua. Itu persolan yang sangat serius, yang dimana seharusnya MRP serta pemerintah duduk bersama dan bicara evaluasi. Tetapi [hal itu] tidak terjadi,” ucapnya.
Ketua Kelompok Kerja Agama MRP, Helena Hubi ia mengatakan keengganan Jokowi menyinggahi Kantor MRP itu seakan-akan menunjukkan negara ini tidak mengakui keberadaan MRP sebagai honai orang asli Papua. Keengganan Jokowi itu juga tercermin dalam cara berbagai aparatur pemerintah pusat berinteraksi dengan MRP.
“MRP itu ada, tapi kami sebagai lembaga seakan-akan tidak ada di mata pemerintah. Contoh, saat kami membuat Rapat Dengar Pendapat evaluasi Otsus Papua di Wamena, teman-teman [anggota MRP] disandera dan dipulangkan [kembali ke Jayapura]. Seakan kami MRP bukan lembaga [yang dibentuk undang-undang,” kata Hubi.
Hubi merasa keberadaan MRP lebih seperti alat pelengkap dan formalitas keberadaan Otsus Papua.
“[Mungkin] di mata pemerintah pusat MRP hanya lembaga pelengkap atau lembaga untuk mendiamkan kami orang asli Papua. Berbagai pernyataan dikeluarkan MRP, tapi tidak pernah kami berhasil [ditanggapi]. Tidak pernah kami diakui oleh Jakarta. Jadi kami sangat menyesal sekali, kenapa MRP ini ada,” ujar Hubi. (*)
Sumber:JUBI
Read More Author
mrppapua
Posted on
JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP akan mengeluarkan pernyataan resmi terkait kekerasan dan pembakaran puskesmas yang terjadi di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, yang terjadi pada 13 September 2021.
Hal itu disampaikan Ketua MRP, Timotius Murib. Menurut Timotius Murib, MRP telah mengirimkan tim untuk melakukan investigasi terkait penyerangan dan pembakaran puskesmas di Kiwirok tersebut.
“Kami, MRP akan mengeluarkan statemen, namun setelah tim kami balik dari Pegunungan Bintang,” ujar Murib.
Murib menyatakan MRP tidak sepakat dengan segala bentuk kekerasan, siapapun pelakunya.
“Kami MRP sebagai lembaga negara dan juga lembaga struktural orang asli Papua, kami tentu tidak sepakat dengan orang Papua yang bertindak melakukan kekerasan kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Itu tidak boleh,” kata Murib.
Ia menegaskan tidak boleh ada tindakan-tindak yang merugikan orang lain baik, sesama orang Papua dan maupun orang non Papua.
“Situasi yang terjadi di Pegunungan Bintang itu, pemicunya siapa dan seperti apa? Berbagai lembaga sedang melakukan investigasi. Apa persoalannya sehingga [ada] pembakaran dan pengejaran, sehingga ada petugas [kesehatan] yang jadi korban,” jelasnya.
Ketua Pokja Agama MRP, Helena Hubi menyatakan prihatin dengan perkembangan situasi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Menurutnya, pasca penyerangan dan pembakaran puskesmas di Kiwirok pada 13 September 2021, warga sipil mengungsi karena takut menjadi korban salah sasaran dari pertikaian di sana.
“Ternyata [dampak] konflik itu terus berkelanjutan, anak-anak, ibu, dan mereka mengungsi. Dari kejadian di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, dan beberapa daerah sekarang di Pegunungan Bintang. DPR Papua, tokoh agama, tokoh masyarakat harus buka mata dan melihat situasi yang terjadi itu,” ucap Hubi.
Hubi meminta pemerintah daerah di Papua tidak diam melihat banyak warga sipil yang mengungsi.
“Masyakarat di Oksibil ada mengungsi ke hutan, kita sibuk dengan Pekan Olahraga Nasional. Mereka mau cari makan ke sana-sini, dibilang separatis. Pastor Dekanat Pegunungan Bintang [sudah] bicara, tapi susah. Mungkin harus semua Gereja bicara, baru bisa kah?” tanya Hubi. (*)
Sumber: JUBI
Read More Author
mrppapua
Posted on
JAYAPURA, MRP – Pameran kerajinan tangan asli Papua digelar di halaman kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Distrik Abepura, Kota Jayapura, Rabu (27/10/2021). Pameran ini untuk menyambut perayaan hari ulang tahun ke-16 Majelis Rakyat Papua, juga bertepatan hari budaya Papua pada 1 November mendatang.
Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib, mengatakan ini adalah hari pertama pameran digelar. Pameran akan berlangsung selama tiga hari ke depan.
Sementara, ada beberapa kegiatan lainnya dan akan berlangsung selama HUT MRP dan hari budaya Papua, awal bulan depan.
“Penyelenggaraan pameran kerajinan asli Papua ini akan dilaksanakan selama 3 hari di halaman kantor MRP,” kata Timotius kepada awak media.
MRP sedniri menghadirkan kaum perempuan dari lima wilayah adat di Papua; Lapago, Mepago, Saireri, Animha, dan Tabi.
“Mama-mama dari lima wilayah adat ini, mekera pamerkan hasil kerajinan asli Papua dari masing-masing wilayah. Seperti noken, gelang dan mahkota serta kerajinan tangan lainnya,” jelasnya.
Timotius juga mengajak seluruh masyarakat Papua bisa datang ke halaman kantor MRP untuk membeli hasil kerajinan tangan asli Papua tersebut.
“Siapa yang belum sempat membeli suvenir Papua, seperti koteka, noken dan lainnya, bisa datang ke sini, karena pameran ini kami buka untuk umum,” ujarnya. (*)
Sumber: https://papua.tribunnews.com/
Read More Author
mrppapua
Posted on
JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP) menjelang HUT ke 16 tahun 2021 menggelar pameran budaya kerajinan khas Papua di Halaman Kantor MRP, Kota Jayapura, Rabu (27/10/2021), diawali ibadah syukur.
Pameran kerajinan khas Papua ini digelar selama 3 hari hingga 30 Oktober 2021 dibuka untuk umum, diikuti seniman jalanan, khususnya seniman Orang Asli Papua (OAP) dari 5 wilayah adat di Provinsi Papua, masing-masing Tabi/Mamta, Saereri, La Pago, Mee Pago dan Animha.
Sementara puncak perayaan Hari Budaya Papua, direncanakan pada 1 November 2021 di Camp Reggae, Pantai Holtekamp, Kota Jayapura.
Puncak perayaan hari budaya Papua sekaligus peluncuran lagu etnis bertemakan Penyelamatan Tanah dan Rakyat Papua, yang akan diisi 8 grup seni.
Ketua MRP Timotius Murib, SH dalam sambutannya mengatakan inti dari momentum pameran kerajinan khas Papua adalah MRP ingin menyampaikan selama 16 tahun apa yang sudah dikerjakan, untuk melaksanakan visi dan mìsi MRP yaitu penyelamatan tanah dan rakyat Papua.
Murib menuturkan, di salah satu stand ada terdapat stand buku yang menjelaskan apa yang telah dilaksanakan oleh MRP selama 16 tahun.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) periode pertama, kedua dan ketiga, semua sudah ditulis didalam buku yang disediakan.
“Silahkan dibaca supaya bapak ibu, memahami visi dan misi MRP, yakni penyelamatan tanah dan rakyat Papua,” terang Timotius.(*)
Sumber: https://papuainside.com/
Read More Author
mrppapua
Posted on
JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP) segera meluncurkan lagu daerah Papua dari lima wilayah adat menaunginya. Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, mengatakan peluncuran ini dilakukan menjelang HUT ke-16 MRP, tepatnya 1 November 2021.
“Selain pameran budaya hari ini, nanti di hari Sabtu akan dilakukan peluncuran lagu-lagu etnis asli Papua dari lima wilayah adat, dan semua musisi dari perwakilan 5 wilayah ada sudah siap,” kata Timotius kepada awak media di Jayapura, Rabu (27/10/2021).
Menurut dia, peluncuran lagu asli Papua ini sesuai visi dan misi kerja MRP selama 16 tahun eksis.
“Peluncuran lagu asli Papua ini dilaksanakan sesuai dengan visi misi MRP yaitu penyelamatan hutan dan tanah, serta manusia Papua,” ujarnya.
Adapun musisi lokal nantinya akan diturunkan delapan grup, terdiri dari lima wilayah adat di Papua yakni, Lapago, Mepago, Animha, Saireri dan Tabi.
“Jadi ada delapan grup musik yang hadir nanti,” kata Timotius.
Sementara, peluncuran nantinya akan digelar pada Sabtu (30/10/2021) di Cafe Soetijah Pantai Holtekam, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
Sedangkan puncak perayaan HUT MRP serta Hari Budaya Papua, nantinya akan dilaksanakan di Halaman Kantor Majelis Rakyat Papua. (*)
Sumber: https://papua.tribunnews.com/
Read More Author
mrppapua
Posted on
JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP memperingati hari jadinya ke-16 dengan menggelar pameran budaya dan barang kerajinan khas lima wilayah adat Papua di Kota Jayapura, Rabu (27/10/2021). Kegiatan itu akan berlangsung selama tiga hari, dan diikuti peluncuran buku dan album lagi khas Papua pada puncak peringatan hari jadi MRP ke-16, 31 Oktober 2021. Pameran budaya dan barang kerajinan yang digelar MRP itu bertema “Budayakan Identitasku, Papua”.
Kegiatan yang digelar di halaman Kantor MRP itu menghadirkan beragam barang kerajinan, juga menawarkan beraneka ragam cita rasa kopi dari berbagai wilayah di Papua.
“MRP menghadirkan kerajinan tangan dari lima wilayah adat, hasil karya putra-putri orang asli Papua. Juga tersedia kopi Papua dari pengunungan hingga kopi dari pesisir pantai. Hari Sabtu nanti puncaknya, peluncuran lagu-lagu bahasa daerah, judulnya ‘Penyelamatan Tanah dan Manusia Papua’, tempatnya di Cafe Reggae, Holtecam,” kata Ketua MRP, Timotius Murib dalam sambutannya, Rabu, (27/10/2021).
Ia mengatakan pameran budaya dan barang kerajinan selama tiga hari itu terbuka untuk umum, dan warga bisa menggunakan kesempatan itu untuk membeli beraneka barang kerajinan Mama-mama Papua. Panggung pameran juga akan menyuguhkan beragam musik khas Papua.
“Selama tiga hari ini, panggung [akan] diisi oleh seniman jalanan. Jadi, selama tiga hari itu semua lagu-lagu Papua yang dinyanyikan. Ko menyanyi, ini ko punya kampung, ko sampaikan segala sesuatu yang ko lihat dan ko rasakan di atas panggung ini. ” ujar Murib.
Menurutnya, peringatan hari jadi MRP ke-16 akan menjadi momentum untuk merefleksikan keberhasilan maupun kegagalan kerja MRP. Refleksi itu telah ditulis menjadi buku yang diterbitkan MRP sebanyak 20 ribu eksemplar.
“Selama 16 tahun ini, MRP sudah kerja apa? [Apa keberhasilan] yang sesuai dengan visi dan misi penyelamatan tanah dan manusia, untuk wujudkan keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang asli Papua? MRP sediakan buku, gratis, dan di situ bisa dilihat, selama 16 tahun itu MRP kerja apa saja, agar masyarakat tahu apa saja yang MRP kerjakan,” ucap Murib.
Menurut Murib, kegiatan serupa pernah diadakan pada peringatan hari jadi MRP ke-13.
“Situasi di Papua sebenarnya tidak mendukung. Yang pertama, [kita dalam situasi pandemi] COVID-19. [Yang kedua], sudah 16 tahun [MRP berdiri, namun] kami di Papua masih berduka. Sudah 16 tahun, saya capai bicara situasi dan kondisi orang asli Papua,” kata Murib.
Murib menyatakan, jika orang asli Papua ingin mengubah dunia agar sesuai dengan harapan mereka, maka orang asli Papua harus mengubah diri mereka.
“Kalau mau mengubah dunia, mari kita sebagai orang asli Papua mengubah kita punya diri dulu, baru mengubah dunia [sesuai] yang kita harapkan. Itu terutama Papua,” ujar Murib.
Ketua Panitia pameran itu, Eddy Patanduk mengatakan pameran budaya itu menghadirkan kesenian tradisi dari lima wilayah adat Papua.
“Perwakilan lima wilayah adat turut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Jelang HUT pada Sabtu, MRP akan menampilkan pameran foto [dokumentasi kegiatan] MRP. Juga ada dialog [yang disiarkan] TVRI dan RRI,” ujar Patanduk. (*)
Sumber: JUBI
Read More Author
mrppapua
Posted on
JAYAPURA, MRP – Salah satu pengunjung dalam pameran souvenir asli Papua, Iryani Banua Rouw, mengapresiasi Majelis Rakyat Papua yang telah menggelar pameran tersebut.
Pameran souvenir itu berlangsung di Halaman Kantor MRP, Kotaraja, Abepura, Kota Jayapura.
“Terima kasih sekali karena MRP sudah memfasilitasi mama-mama semua disini, pameran ini bagus sekali,” kata Iriyani kepada Tribun-Papua.com di Kota Jayapura, Rabu (27/10/2021).
Iriyani mengaku senang, karena bisa melihat secara langsung berbagai macam souvenir dari 5 wilayah adat di Papua dalam pameran tersebut.
“Saya senang sekali karena bisa melihat berbagai macam souvenir dari 5 wilayah adat yang disediakan dalam pameran ini, dan juga bisa dapat melestarikan budaya,”ujarnya.
Menurut dia, seluruh souvenir asli Papua yang dipamerkan hari ini, mempunyai daya tarik tersendiri, ini terbukti hingga ke manca negara.
“Semua ini mempunyai daya tarik tersendiri, dan itu diakui hingga di manca negara, contohnya seperti kemarin PON banyak sekali tamu dari luar Papua yang minati souvenir-souvenir ini terutama noken,”ujarnya.
Dia mengatakan, jika ada wadah yang dikhususkan untuk mengelolah souvenir-souvenir tersebut, pasti sangat baik.
Selain itu, sangat membatu setiap tamu yang datang ke bumi cenderawasih, mereka bisa dengan mudah untuk mencarinya.
“Kalau ada satu wadah yang dibuat khusus untuk souvenir mama-mama Papua, saya yakin itu sangat bagus,”katanya.
Sekadar diketahui, pameran souvenir asli Papua ini dilaksanakan dalam rangka menuju perayaan Hari Budaya Papua dan HUT MRP ke 16 pada 1 November nanti.
Pameran yang dibuka untuk umum itu berlangsung selama tiga hari yakni Rabu-Jumat (27-29/10/2021), di halaman Kantor MRP, Kotaraja, Abepura, Kota Jayapura.(*)
Sumber: https://papua.tribunnews.com/
Read More