Majelis Rakyat Papua

MRP: Negara Harus Upayakan Solusi Damai Untuk Akhiri Konflik di Papua

Pdt. Nikolaus Degei, anggota MRP Pokja Agama saat memberikan keterangan pers – Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Anggota Kelompok Kerja Agama Majelis Rakyat Papua atau MRP, Pdt Nikolaus Degei menilai berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua sejak awal tahun 1960-an terjadi karena berbagai kepentingan ekonomi dari kelompok elit di luar Papua. Kepentingan ekonomi berbagai kelompok elit itu pula yang membuat kekerasan baru terus terjadi di Papua, dan konflik di Papua tidak kunjung diselesaikan.

Pdt Nikolaus Degei menyebut berbagai kekerasan terjadi di Papua pada 2021, termasuk pembakaran pesawat MAF di Intan Jaya (6 Januari 2021), penembakan Kepala BIN Daerah Papua di Puncak (25 April 2021), penembakan anggota TNI di Yahukimo (18 Mei 2021), pembunuhan empat anggota TNI di Maybrat, Papua Barat (2 September 2021), serta kontak tembak, pembakaran fasilitas umum, dan penyerangan tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang (13 September 2021).

“Apakah benar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [atau TPNPB] yang melakukan kekerasan di Papua? Negara dengan cepat menilai dan mengkriminalkan kelompok itu. Bagaimana rakyat Papua bisa percaya kalau pelakunya TPNPB? Orang Papua tidak percaya pelakunya murni OPM,” kata Pdt Nikolaus Degei kepada Jubi, Kamis (23/9/2021).

Degei menyatakan pihaknya menemukan pola bahwa konflik dan kekerasan di Papua terkait dengan upaya kelompok elit di luar Papua untuk menguasai sumber daya alam suatu kawasan. Konflik di Papua memiliki pola untuk mengusir masyarakat untuk meninggalkan wilayah tertentu, demi kepentingan ekonomi kelompok elit tertentu.

Degei menyatakan rekayasa bukanlah hal yang baru dialami orang asli Papua. Degei menyatakan orang Papua mengalami berbagai rekayasa pihak lain yang ingin menguasai sumber daya alam di Papua, termasuk rekayasa Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan rekayasa Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera 1969.

Akan tetapi, Degei mengingatkan rekayasa tidak dapat terus dilakukan, karena perkembangan situasi yang membuat rekayasa hanya akan memperparah konflik di Papua. Degei menegaskan, cara lama untuk menguasai sumber daya alam di suatu kawasan, misalnya dengan merekayasa sebuah konflik, hanya akan merugikan citra Indonesia dalam pergaulan internasional.

“Rekayasa sudah lama. Orang Papua sudah mengerti itu. Dunia kini sangat tidak relevan kalau Jakarta menggunakan cara-cara lama. Negara menyalahkan orang Papua, tetapi dunia sedang menyaksikan sandiwara itu. Orang Papua sudah tahu permainan,” kata Degei.

Degei meminta negara hadir untuk menghentikan konflik dan rantai kekerasan di Papua. “Negara stop buat konflik demi kepentingan ekonomi. Negara jangan mengacaukan tubuh negara itu sendiri,” kata Degei.

Ketua Dewan Adat Papua versi Kongres Luar Biasa, Dominikus Surabut menyatakan jika konflik dan kekerasan di Papua dilatarbelakangi kepentingan ekonomi elit di Jakarta, semestinya elit politik di Jakarta juga memiliki solusi atas konflik di Papua. Surabut menegaskan elit politik di Jakarta harus mencari solusi damai demi tegaknya harkat dan martabat orang asli Papua.

“Negara terus menuduh kelompok bersenjata, tetapi tidak mau cari solusi damai. Apakah kekerasan akan selesai dengan memgirim banyak pasukan, memperbanyak pasukan? Apakah itu solusi menyelesaikan konflik?” tanya Surabut.

Surabut menegaskan penambahan pasukan keamanan di Papua hanya akan menimbulkan masalah baru dan melanjutkan siklus kekerasan di Papua. “Kapan negara menjadi bagian dari solusi damai bagi rakyat Papua, kalau negara terus menjadi bagian dari konflik? Negara terus mengirim pasukan dan melakukan kekerasan,” sesalnya. (*)

Sumber:JUBI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *