Majelis Rakyat Papua

MRP: Vaksinasi Tak Boleh Ada Unsur Memaksa

Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MR)  Yoel Luiz Mulait – Humas MRP

JAYAPURA, MRP –Majelis Rakyat Papua atau MRP meminta pemerintah maupun lembaga yang bekerja untuk menanggulangi wabah covid-19 tidak melakukan upaya paksa terhadap masyarakat asli Papua untuk mengikuti vaksinasi.

Menurutnya Pemerintah harus mendahulukan proses pendidikan mengenai vaksin dan vaksinasi kepada orang asli Papua, sebelum program vaksinasi dilangsungkan. Harapannya masyarakat mau menerima vaksin berdasarkan pengetahuan yang cukup, sehingga timbul kesadaran pentingnya vaksinasi dari diri sendiri.

“Untuk vaksinasi tidak boleh ada unsur memaksa, tapi itu atas dasar sukarela dari dari masing-masing orang,” kata Wakil ketua I MRP, Yoel Luiz Mulait Kepada jurnalis Jubi di Kota Jayapura, Rabu (5/05/2021).

Mulait berpendapat demikian, karena sampai saat ini belum ada vaksin yang menjamin orang tidak terpapar Covid-19. Sebab itu sosialisasi sangat penting dilakukan secara massif terlebih dahulu guna meningkatkan kesadaran, dan tidak langsung memaksakan rakyat.

“Orang boleh dipaksa kecuali setelah divaksin tidak ada yang meninggal! Guna vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh bukan antivirus Corona,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah punya kewajiban memberikan penjelasan kepada masyarakat secara luas dan kontinyu. Dimana dalam proses Pendidikan, harus pendidik dapat mendidik masyarakat menjadi cerdas dan sadar dalam rangka melawan virus Corona.

“Penting adalah edukasi kepada rakyat Papua tentang pola hidup sehat sesuai petunjuk pemerintahan,” ujarnya.

Pernyataan senada disampaikan Nikolaus Degei, anggota MRP Pokja Agama, utusan gereja Kemah Injil Papua. Menurutnya unsur paksaan dalam penyelenggaraan vaksinasi yang paling terasa adalah kewajiban vaksinasi pada penumpang pesawat udara.

Menurutnya vaksinasi mestinya dilakukan setelah ada proses pemeriksaan fisik dan laboratorium kepada seseorang untuk memastikan orang itu sehat atau tidak. Tetapi yang terjadi, setiap orang mau berpergian dengan pesawat udara harus menunjukkan sertifikat telah melakukan vaksinasi.

“Terkesan dipaksa. Bagaimana orang bisa memastikan sehat dengan hanya tanya-tanya sebelum vaksinasi? Siapa yang menanggung kalau terjadi masalah kesehatan di kemudian hari,” katanya. (*)

 

Sumber: JUBI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *