Categories BeritaSiaran Pers

Majelis Rakyat Papua (MRP) Gugat UU 2/2021 Tentang Otsus Papua Ke Mahkamah Konstitusi

Tim Hukum dan Advokasi MRP sebagai principal dalam permohonan Uji Materiil terhadap UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua kepada Mahkamah Konstitusi. Ist

JAYAPURA, MRP – Jakarta, 30 Agustus 2021. Kami, Tim Hukum dan Advokasi MRP yang terdiri dari ; Saor Siagian, S.H., M.H., Imam Hidayat, S.H., M.H., lr. Esterina D. Ruru, Dr. S. Roy Rening, S.H., M.H., Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M, Lamria Siagian, S.H., M.H., Ecoline Situmorang, S.H., M.H., Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H., Haris Azhar, S.H., M.A. dan Muniar Sitanggang dalam hal ini mewakili Majelis Rakyat Papua sebagai principal dalarn permohonan Uji Materiil terhadap UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian materiil ini, kami daftarkan pada hari ini, Rabu, 30/08/2021 yang juga bertepatan dengan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional.

Tim Hukum dan Advokasi adalah para advokat yang ditunjuk oleh MRP dalam rangka menindaklanjuti MoU (Nota Kesepahaman) antara MRP dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Rumah Bersama Advokat. Pendaftaran permohonan pengujian ini kami lakukan karena dalam muatan pasal UU tersebut terdapat pasal-pasal yang merugikan hak-hak konstitusional Orang Asli Papua (OAP) yang dalam hal ini diwakili oleh Principal (MRP). Revisi UU Otsus ini merupakan revisi terbatas sebagaimana surat presiden pada tanggal 20 Desember kepada DPR. Hal tersebut diperkuat lagi sebagaimana dalam Naskah Akademik (NA) RUU Otsus 2021. Dalam NA tersebut, ditemukan adanya revisi norma yang terdapat dalam Pasal 1, mengatur tentang ketentuan umum; Pasal 34, mengatur tentang Dana Otsus; dan pasal 76 mengatur tentang pemekaran daerah/provinsi. Ironisnya, dalam UU 2/2021 ini ditemukan adanya penghapusan norma dan pembuatan norma baru yang sama sekali tidak memiliki landasan konseptual/teoritik dalam naskah akademik. Padahal seharusnya tujuan NA dibuat agar peraturan perundang-undangan sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan peraturan perundang-undangan.

Adapun sejumlah pasal yang kami ajukan dalam permohonan pengujian materiil ini adalah Pasal 6 dan Pasal 6A tentang pengangkatan anggota DPRP dan DPRK; Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) tentang penghapusan partai politik lokal; pasal 38 ayat (2) tentang norma diskriminasi yang memberikan perlindungan kepastian hukum hanya kepada pengusaha di Papua; Pasal 59 ayat (3) tentang pelayanan

kesehatan dengan frasa “beban masyarakat serendah-rendahnya”; Pasal 68A berkenaan dengan Pembentukan Badan Khusus yang dipimpin oleh Wapres dan berkedudukan di Papua; Pasal 76 tentang pemekaran daerah tanpa melibatkan MRP, DPRP dan Gubernur; dan Pasal 77 UU 21/2001 tentang Perubahan usulan perubahan UU Otsus melalui MRP dan DPR. Kami berpandangan, bahwa pasal-pasal tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRl 1945 dan oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah agar pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pengujian permohonan ini diajukan oleh MRP sebagai pengingat bagi bangsa ini atas kekhususan Papua sebagaimana Tap MPR No. 1V/MPR/1999 GBHN 1999-2004, TAP MPR No. lV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional dan UU No. 21/2001 tentang Otsus Papua. UU Otsus Papua merupakan bagian dari komitmen kebangsaan pasca reformasi sebagai upaya bangsa Indonesia menyelesaikan konflik yang telah merugikan Orang Asli Papua (OAP) selama puluhan tahun lamanya yang tidak dapat dikonversikan dalam bentuk apa pun.

Oleh karena itu, kami berharap MK sebagai penjaga konstitusi the guardian of constitution dapat mengadili perkara ini secara objektif sebagaimana UU MK yang berwenang menguji UU terhadap UUD Tahun 1945. Pada akhirnya kami Tim Hukum dan Advokasi MRP menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan media atas peliputan permohonan pengujian materiil yang kami lakukan untuk menjaga Marwah Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila & UUD Tahun 1945.

Read More

Categories Berita

MRP Minta Aparat TNI/Polri Jangan Bikin Takut Masyarakat di Paniai

Pdt. Nikolaus Degei, anggota MRP Pokja Agama saat memberikan keterangan pers – Ist

JAYAPURA, MRP – Anggota Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) Pdt. Nikolaus Degei meminta aparat keamanan TNI/Polri dan TNPB OPM untuk tidak memancing dan mengacaukan situasi di kabupaten Paniai.

Pasca deklarasi pentolan Demianus Yogi Dkk sebagai Panglima Tertinggi TPN-PB OPM West Papua di Paniai pada tanggal 13 Agustus 2021 tersebut telah memancing pihak militer Indonesia mendroping pasukannya hingga di pelosok kampung di Paniai.

Informasi yang di terima  tersebut, Pdt. Nikolaus, mengatakan  masyarakat setempat, militer Indonesia TNI/Polri gabungan sudah masuk ke dusun-dusun melakukan patroli dengan persenjataan lengkap.

“MRP minta TNI/Polri untuk tidak memancing situasi masyarakat disana, mereka yang lakukan itu hanya ingin mengacaukan situasi, jangan termakan dengan isu yang tidak bertanggung jawab seperti itu,” kata Pdt. Degei.

Ia juga mengatakan, masyarakat Paniai sangat trauma dengan kehadiran aparat militer Indonesia dengan persenjataan lengkap seperti itu, hal tersebut akan membangkitkan kembali memory passion lama mereka.

“Masyarakat masih trauma dengan kejadian tahun 61 di Paniai, jangan menakuti mereka dengan masuk ke kampung halaman ambil posisi di Tigi, Enaro, Bida dan beberapa tempat lainnya, Paniai seakan masuk dalam zona perang antara Militer Indonesia dengan TPNPB,” ujarnya.

MRP minta aparat militer Indonesia untuk tidak memancing situasi, masyarakat Papua khususnya Paniai perlu hidup damai di tanah mereka. Masyarakat Papua di pedalaman masih takut melihat pakean lengkap milik militer Indonesia.

Pdt. Degei juga minta aparat militer Indonesia yang bertugas di Papua dapat menyelesaikan masalah di Papua jangan dengan kekerasan seperti yang di sampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat bertemu dengan MRP di Jakarta.

“Seharusnya selesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan,” kata Pdt. Degei kutip pernyataan Mahfud MD.

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Mahfud MD harusnya keputusan negara ini bisa di tindaklanjut oleh pimpinan aparat militer TNI/Polri yang bertugas di Papua.

“Pimpinan negara (Jokowi) bicara lain, bawahan main lain, ini yang bikin kacau situasi di Papua. Negara harus lebih mementingkan kedamaian rakyat Papua dibandingkan kepentingan ekonomi,” tegasnya. (*)

 

Read More
Categories Berita

Kunjungi Asrama Mahasiswa Papua di Manado, Waket I MRP Beri Bantuan Bama

Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP), Yoel Luiz Mulait mengunjungi Asrama Mahasiswa Papua Kamasan VIII di Tomohon pada Senin (23/8/2021). – Dok

JAYAPURA, MRP – Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP), Yoel Luiz Mulait mengunjungi  Asrama Mahasiswa Papua Kamasan VIII di Tomohon pada Senin (23/8/2021). Mulait menyatakan dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Utara itu ia bertemu para mahasiswa asal Papua yang tengah berkuliah di Manado, Tomohon, dan Tondano, dan mendengarkan berbagai keluhan mereka.

Usai mendengarkan keluhan mahasiswa, Mulait menyerahkan barang kebutuhan pokok berupa beras, telur, sabun cuci, sabun mandi, dan pasta gigi. Ia juga membiayai pemasangan jaringan internet asrama di Kota Manado, Tomohon dan Tondano.

“Itu sebagai perhatian kami, agar adik-adik bisa belajar tenang di asrama. Juga sedikit ada bahan makanan dan peralatan mandi,” kata Mulait.

Ketua Asrama Kamasan VIII Tomohon, Aput Kosay menyampaikan ucapan terima kasih kepada Waket I Majelis Rakyat Papua hadir di tengah mahasiswa mendengar keluhan dan membantu kebutuhan Bama.

“Selama ini mahasiswa sangat kewalahan untuk mendapat bantuan di tengah pandemi Covid-19, di tambah lagi fasilitas gedung asrama mahasiswa yang rusak membuat kami tidak nyaman belajar namun kehadiran MRP memberikan kami penguatan dengan bantuan yang di berikan,” katanya.

Dia berharap pemerintah provinsi Papua untuk tidak melupakan aset SDM Papua yang ada di luar Papua, yang sedang berjuang di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Ikatan Mahasiswa Papua di Manado, Wilson Itlay meminta Pemerintah Provinsi Papua memperhatikan kondisi mahasiswa asal Papua di Kota Manado.

“Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat jangan berpikir setelah siapkan asrama sudah cukup, tanpa berpikir makan dan minum bagi mahasiswa setiap bulan. Apalagi situasi pandemi COVID-19 saat ini, ada banyak mahasiswa yang sakit karena tidak makan,” kata Itlay. (*)

Read More
Categories Berita

MRP Minta Pemprov Perbaiki Asrama Mahasiswa Papua di Tomohon

Wakil Ketua I MRP, Yoel Luiz Mulait, menyerahkan bantuan kepada mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan VIII Tomohon, Senin (23/08/2021). – IST

JAYAPURA, MRP – Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua atau MRP, Yoel Luiz Mulait meminta Pemerintah Provinsi Papua segera membangun kembali Asrama Mahasiswa Papua Kamasan VIII di Tomohon, Sulawesi Utara, yang terbakar pada 2019 silam. Permintaan itu disampaikan Mulait pada Selasa (24/8/2021), seusai mengunjungi asrama itu.

Mulait menjelaskan ia telah mengunjungi  Asrama Mahasiswa Papua Kamasan VIII di Tomohon pada Senin (23/8/2021). Mulait menyatakan dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Utara itu ia bertemu para mahasiswa asal Papua yang tengah berkuliah di Manado, Tomohon, dan Tondano, dan mendengarkan berbagai keluhan mereka.

“MRP meminta Pemerintah Provinsi Papua segera membangun Asrama Kamasan VIII Tomohon yang terbakar tahun 2019. Kondisi asrama yang lain [juga] perlu renovasi ringan,” kata Mulait saat dihubungi Jubi melalui panggilan telepon pada Selasa.

Mulait menyatakan ia telah memberitahukan kondisi Asrama Mahasiswa Papua Kamasan VIII Tomohon kepada Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun. “Saya sedih melihat generasi muda Papua belajar tinggal di asrama yang sangat tidak layak karena bekas terbakar. Saya telah sampaikan pesan WhatsApp kepada Pak Ridwan Rumasukun. Semoga [perbaikan asrama itu] menjadi prioritas tahun 2022,” ujarnya.

Menurutnya, Asrama Mahasiswa Kamasan V Manado, baik asrama putra maupun asrama putri, juga membutuhkan renovasi ringan. Ia menyatakan banyak ruangan di bangunan Asrama Mahasiswa Kamasan V Manado yang telah rusak, sehingga membuat para mahasiswa tidak nyaman.

Di sela kunjungan itu, Mulait menyerahkan barang kebutuhan pokok berupa beras, telur, sabun cuci, sabun mandi, dan pasta gigi. Ia juga membiayai pemasangan jaringan internet asrama di Kota Manado, Tomohon dan Tondano.

“Itu sebagai perhatian kami, agar adik-adik bisa belajar tenang di asrama. Juga sedikit ada bahan makanan dan peralatan mandi,” kata Mulait.

Ketua Asrama Kamasan VIII Tomohon, Aput Kosay meminta Pemerintah Provinsi Papua segera membangun lagi bangunan asrama yang terbakar pada 2019. “Kami ini aset sumber daya manusia Papua yang menempuh pendidikan di Kota Tomohon. Tapi [kami] tinggal di asrama yang tidak layak, bocor dimana-mana. Sayang kami tidak punya pilihan lain, terpaksa harus tinggal disini. Kami telah inisiatif ajukan proposal ke Pemerintah Provinsi Papua untuk pembangunan asrama, tapi belum ada informasi realisasi,” ujarnya.

Ketua Asrama Putri Kamasan Tondano, Natalia Vortisia Kakuna meminta perbaikan bangunan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan VIII Tondano juga meliputi perbaikan fasilitas asrama putra maupun putri. Ia mencontohkan kamar mandi dan kaca sejumlah ruangan sudah rusak karena termakan usia.

Ketua Asrama Mahasiswa Papua Kamasan V, Jefri Kosho meminta Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat memperhatikan kondisi mahasiswa. “Kami hanya minta Asrama Kamasan Tomohon segera dibangun kembali oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Itu aset bersama,” ujar Kosho.

Ketua Ikatan Mahasiswa Papua di Manado, Wilson Itlay meminta Pemerintah Provinsi Papua memperhatikan kondisi mahasiswa asal Papua di Kota Manado. “Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat jangan berpikir setelah siapkan asrama sudah cukup, tanpa berpikir makan dan minum bagi mahasiswa setiap bulan. Apalagi situasi pandemi COVID-19 saat ini, ada banyak mahasiswa yang sakit karena tidak makan,” kata Itlay.

Itlay juga berharap perbaikan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan VIII Tomohon dapat dilakukan pada 2022. “Kami sangat berharap agar pembangunan Asrama Kamasan VIII Tomohon dilaksanakan 2022. Kondisi saat ini sangat tidak layak huni,” kata Itlay. (*)

Read More

Categories Berita

MRP: Vaksinasi Tak Boleh Ada Unsur Memaksa

Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MR)  Yoel Luiz Mulait – Humas MRP

JAYAPURA, MRP –Majelis Rakyat Papua atau MRP meminta pemerintah maupun lembaga yang bekerja untuk menanggulangi wabah covid-19 tidak melakukan upaya paksa terhadap masyarakat asli Papua untuk mengikuti vaksinasi.

Menurutnya Pemerintah harus mendahulukan proses pendidikan mengenai vaksin dan vaksinasi kepada orang asli Papua, sebelum program vaksinasi dilangsungkan. Harapannya masyarakat mau menerima vaksin berdasarkan pengetahuan yang cukup, sehingga timbul kesadaran pentingnya vaksinasi dari diri sendiri.

“Untuk vaksinasi tidak boleh ada unsur memaksa, tapi itu atas dasar sukarela dari dari masing-masing orang,” kata Wakil ketua I MRP, Yoel Luiz Mulait Kepada jurnalis Jubi di Kota Jayapura, Rabu (5/05/2021).

Mulait berpendapat demikian, karena sampai saat ini belum ada vaksin yang menjamin orang tidak terpapar Covid-19. Sebab itu sosialisasi sangat penting dilakukan secara massif terlebih dahulu guna meningkatkan kesadaran, dan tidak langsung memaksakan rakyat.

“Orang boleh dipaksa kecuali setelah divaksin tidak ada yang meninggal! Guna vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh bukan antivirus Corona,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah punya kewajiban memberikan penjelasan kepada masyarakat secara luas dan kontinyu. Dimana dalam proses Pendidikan, harus pendidik dapat mendidik masyarakat menjadi cerdas dan sadar dalam rangka melawan virus Corona.

“Penting adalah edukasi kepada rakyat Papua tentang pola hidup sehat sesuai petunjuk pemerintahan,” ujarnya.

Pernyataan senada disampaikan Nikolaus Degei, anggota MRP Pokja Agama, utusan gereja Kemah Injil Papua. Menurutnya unsur paksaan dalam penyelenggaraan vaksinasi yang paling terasa adalah kewajiban vaksinasi pada penumpang pesawat udara.

Menurutnya vaksinasi mestinya dilakukan setelah ada proses pemeriksaan fisik dan laboratorium kepada seseorang untuk memastikan orang itu sehat atau tidak. Tetapi yang terjadi, setiap orang mau berpergian dengan pesawat udara harus menunjukkan sertifikat telah melakukan vaksinasi.

“Terkesan dipaksa. Bagaimana orang bisa memastikan sehat dengan hanya tanya-tanya sebelum vaksinasi? Siapa yang menanggung kalau terjadi masalah kesehatan di kemudian hari,” katanya. (*)

 

Sumber: JUBI

Read More
Categories Berita

Waket I MRP Beri Bantuan Sembako ke Posko Pengungsi Penghuni Asrama Uncen

Waket I MRP Yoel Mulait saat menyerahkan bama kepada posko pengungsi penghuni asrama Rusunawa Uncen di Kamwolker Perumnas III Waena – Dok Pribadi

JAYAPURA, MRP – Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua Yoel Mulait menggunjungi posko umum mahasiswa penghuni asrama Uncen yang mengalami korban pengeluaran paksa oleh lembaga Uncen di backup TNI dan Polri pada 21 Juli lalu di Kampwolker Waena. Jayapura. Kamis, (5/8/2021).

Yoel Mulait menyerahkan bantuan sembako dan beras 1 ton diterima langsung oleh pengurus umum wilayah Kampwolker, pengurus asrama dan ketua posko beserta mahasiswa penghuni asrama yang masih tinggal di posko.

Saat menyerahkan bantuan Sembako kepada mahasiswa, Mulait menyampaikan pesan bahwa di tengah melonjaknya angka kematian akibat Miras, narkoba dan Covid-19, mahasiswa harus menjaga kesehatan dan jauhi minuman keras.

“Kami sudah banyak mati akibat Miras jangan lagi mati karena Covid-19,” pesannya.

Dia berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat untuk mahasiswa selama masa Pandemi Covid-19 di Papua khususnya di Jayapura.

Musa Hisage selaku ketua umum asrama Uncen wilayah Kampwolker mewakili semua rekan-rekan yang ada di posko sampaikan terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada para mahasiswa.

“Karena selama kami dikeluarkan dari asrama Uncen ini, belum ada yang memberikan bantuan sebesar ini dari pihak manapun, jadi Puji Tuhan, kami rasa bersyukur dan berterimakasih,” ucapnya.

Selain itu juga salah satu penghuni asrama yang masih berada di posko Hendrik Wenda menyampaikan, keberadaan mereka disini masih banyak kekurangan, bahan makanan, tempat yang ditinggal sementara ini belum layak.

“Karena kurang lebih dalam satu kamar, kami tidur itu 3-5 orang, kami mau fokus belajar agak susah karena tempat juga tidak layak untuk belajar tenang,” katanya.

Lanjut Hendrik, mahasiswa penghuni asrama Rusunawa berharap lembaga Uncen segera bertanggung jawab atas tempat tinggal mahasiswa, karena sementara ini penghuni terlantar tinggal di gubuk. (*)

 

Sumber: nirmeke.com

Read More
Categories Berita

Yoel Mulait Ketua I MRP Serahkan Bantuan Bama Ke Asrama Mahasiswa Jayawijaya

Yoel Luiz Mulait wakil ketua I MRP saat menyerahkan bantuan bama ke mahasiswa Jayawijaya di asrama Nayak I Abepura – Agus Pabika

JAYAPURA, MRP – Ketua I Majelis Rakyat Papua Yoel Luiz Mulait, menyerahkan bantuan bama berupa beras dua ton dan supermie karton bagi mahasiswa Jayawijaya di asrama Nayak I Abepura.

Usai penyerahan bantuan Bama, Yoel Muliat meminta mahasiswa agar fokus menyelesaikan studi di kampus dan tidak terjerumus ke kegiatan yang negatif.

“Saya meminta mahasiswa jangan konsumsi miras, karena kami punya air mata sudah habis karena melihat anak-anak Papua mati karena miras, karena kalian adalah generasi penerus masa depan bangsa, agama, dan daerah sehingga jangan Miras,” kata Mulait.

Mulait mengatakan saat ini situasi Covid-19 semakin meningkat tajam sehingga mahasiswa diharapkan untuk mematuhi protokol kesetahan sesuai anjuran pemerintah dan jangan lupa berdoa.

“Covid-19 itu nyata ada dan siapapun bisa terkena Covid baik orang asli Papua maupun non Papua hingga paling penting jaga kesehatan baik, atur pola makan dan minum serta sering berolahraga untuk terus jaga imun tubuh,” katanya.

Ia berharap dengan bantuan Bama yang diberikan dapat di manfaatkan baik oleh mahasiswa Jayawijaya yang ada di asrama, tidak lebih namun bisa membantu mahasiswa di masa PPKM di kota Jayapura.

Atugi Alua, salah satu penghuni asrama Nayak I memberi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan lembaga MRP yang peduli dengan mahasiswa di masa-masa pandemi Covid-19.

“Di masa seperti ini mahasiswa di tiap asrama dari berbagai kabupaten yang ada di Jayapura sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah provinsi maupun Pemda setempat untuk hadir memberikan mereka penguatan dan bantuan seperti ini agar mereka bisa melalui situasi ini tanpa memikirkan persoalan makan minum dan bantuan ini sangat membantu sekali,” katanya.

Humas MRP

Read More

Categories Berita

MRP Dukung Pembangunan RS Sentral Khusus OAP dan Gedung FK Uncen 

Rapat koordinasi MRP bersama Dinkes Papua dan Tim Satgas Covid-19 Papua - Humas MRP
Rapat koordinasi MRP bersama Dinkes Papua dan Tim Satgas Covid-19 Papua – Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Dinas Kesehatan Provinsi Papua meminta dukungan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Gubernur Provinsi Papua guna membangun Rumah Sakit (RS) Sentral di wilayah pegunungan dan gedung fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih.

Hal tersebut disampaikan Dr. Robby Kayame, kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam rapat koordinasi bersama Majelis Rakyat Papua beberapa waktu lalu. Rabu, (4/8/2021).

“Kami ingin membangun RS Sentral khusus untuk orang asli Papua di wilayah pegunungan yang di pusatkan di kabupaten Jayawijaya. Dana sudah di alokasikan oleh Kementerian Kesehatan RI Rp 1 Triliun,” katanya.

Lanjutnya, Wamena dipilih sebagai tempat yang sentral yang dapat di kunjungi oleh beberapa kabupaten pemekaran di wilayah pegunungan tengah Papua dan juga jumlah penduduk orang asli Papua paling banyak.

“Selain RS Sentral khusus OAP, Dinkes Papua juga minta dukungan dari MRP dan Gubernur Provinsi Papua dalam proses pembangunan gedung fakultas Kedokteran Uncen yang layak yang khusus dan berlantai dilengkapi fasilitas yang lengkap agar dokter-dokter muda Papua dapat belajar disitu dan selesai bisa melayani masyarakat yang ada di tanah Papua serta bisa bekerja di RS yang sudah di siapkan khusus,” harapannya.

Sementara itu, Timotius Murib, ketua Majelis Rakyat Papua mendukung penuh apa yang sudah di rencanakan oleh Dinkes Provinsi Papua terutama RS Sentral OAP dan gedung FK Uncen.

“MRP pada prinsipnya mendukung penuh proses ini, dan memberikan apresiasi kepada Dinkes dan dalam waktu dekat MRP akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Papua dan diserahkan ke Presiden R untuk mempercepat proses ini,” harapnya.

Majelis Rakyat Papua melihat proses yang sedang di dorong (dikerjakan) oleh Dinkes Provinsi Papua sangat luar biasa terutama RS Sentral yang nantinya di khususkan untuk orang asli Papua ini diharapkan yang akan bekerja dan melayani masyarakat juga oleh anak-anak mereka yang selesai dari kedokteran Uncen. (*)

Humas MRP 

Read More

Categories Berita

MRP Lakukan Rapat Koordinasi Dengan Dinkes Papua dan Tim Satgas Covid-19 Papua

Rapat Koordinasi MRP bersama Dinkes Papua, dan Tim Satgas Covid-19 Papua – Humas MRP/2021

JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP) mengelar rapat koordinasi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Tim Satgas Covid-19 provinsi Papua bertempat di Hotel Horison Kota Jayapura, beberapa waktu lalu. Senin, (2/8/2021).

Dalam rapat Koordinasi tersebut pimpinan dan anggota MRP mempertanyakan penyebab angka kenaikan pasien positif Covid-19 dan banyaknya pasien Covid-19 yang meninggal berturut-turut dalam beberapa Minggu di dua bulan terakhir antara Juni – Juli.

Dr. Robby Kayame dalam kesempatan itu menjelaskan alasan kenaikan angka Covid-19 di sebab oleh arus balik mudik lebaran kemarin, terutama di dua bulan terakhir.

“Sehingga dalam sehari saja pasien yang positif Covid-19 bisa mencapai 300-400 orang dan angka kematian dalam sehari bisa mencapai 5 – 15 orang baik yang meninggal di rumah sakit maupun di rumah,” kata Dr. Kayame.

Penyebab lain, kata Dr. Kayame, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dari Covid-19 itu sendiri, serta kurangnya sosialisasi di setiap kabupaten, distrik hingga kampung sehingga angka positif Covid-19 terus naik.

“Peningkatan kasus Covid-19 ini juga disebabkan karena banyak masyarakat yang belum di vaksin sehingga kami anjurkan untuk masyarakat bisa ambil bagian untuk di vaksin, karena vaksin ini tujuannya untuk menambah/menjaga anti body (imun tubuh) agar tidak muda terserang Covid-19,” katanya.

Dr. Robby, juga mengingatkan masyarakat Papua agar tidak mengkonsumsi informasi di media sosial yang tidak benar data dan sumbernya yang nantinya dapat menyesatkan masyarakat dengan informasi bohong (Hoax).

Timotius Murib, ketua Majelis Rakyat Papua dalam Rapat Koordinasi tersebut meminta Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Tim Satgas Covid-19 Provinsi Papua terus melakukan sosialisasi dan perketat PPKM guna menurunkan angka Covid-19 yang terus meningkat di provinsi Papua ini.

“MRP berharap Dinas Kesehatan dan Tim Satgas Covid-19 segera gencar lakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya Covid-19 yang terus memakan korban jiwa di Papua, perlu juga lakukan sosialisasi juga terkait Vaksin ini kepada masyarakat agar mereka paham baik dan bisa di terima,” kata Murib.

Dia menegaskan masyarakat Papua saat ini lagi trauma dengan informasi di media sosial tentang kematian orang karena di vaksin banyak beredar sehingga membuat mereka takut untuk di vaksin hingga kami berharap lakukan sosialisasi, beri pemahaman baik agar diterima di masyarakat. (*)

 

Humas MRP

Read More