JAKARTA, MRP – Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom meminta revisi Undang-undang Otonomi Khusus atau UU Otsus Papua tak hanya bicara soal anggaran. 

Ia melihat ada banyak amanat UU tersebut yang tak dihiraukan. “Seperti penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, pembentukan Komnas HAM Papua, dan pembentukan komisi kebenaran rekonsiliasi,” kata Gomar lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 12 Juni 2021.

Makanya, Gomar mengatakan PGI mendukung pernyataan Majelis Rakyat Papua yang menginginkan revisi UU Otsus Papua dievaluasi total.

Sekretaris Umum PGI, Jacky Manuputty mengatakan gereja seharusnya dilibatkan dalam membicarakan Papua. Sehingga, gereja akan terus mendukung penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh dengan penuh martabat. 

Jacky kecewa karena berbagai institusi hanya membangun narasi dan berbicara tentang apa yang telah dilakukan untuk Papua, tanpa pernah berpikir sebagai bangsa besar untuk mengakui bersalah dan memohon maaf pada Papua. 

PGI berpendapat penyelesaian masalah Papua haruslah dari hati, kejujuran dan keseriusan, melalui pendekatan kultural dan kemanusiaan, sebagaimana berkali-kali diungkapkan oleh Presiden.

“Pendekatan kultural itu mestinya haruslah dengan dan melalui Majelis Rakyat Papua, sebagai lembaga resmi negara yang mewadahi representasi kultural (agama, adat dan perempuan),” ucapnya soal rencana revisi UU Otsus Papua. (*)

https://nasional.tempo.co/