JAYAPURA, MRP – Pemerintah Provinsi Papua mendukung penuh terkait usulan Majelis Rakyat Papua untuk membuka ruang dialog antara pemerintah dengan orang asli Papua sesuai dengan rekomendasi bersama MRP dan MRPB nomor 01/MRP-MRPB/2020, tanggal 28 Februari 2020.

Dukungan tersebut berkaitan dengan mendengar usulan perubahan undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dari masyarakat Papua.

Sekda provinsi Papua, Dance Yulian Flassy usai Rapat koordinasi Majelis Rakyat Papua bersama forum komunikasi pimpinan daerah provinsi Papua dan bupati/walikota se – Provinsi Papua mengatakan pertemuan hari bahas tentang revisi UU nomor 21 tahun 2001. Pemerintah provinsi Papua juga mendukung masukan-masukan yang disampaikan masyarakat Papua kepada MRP terkait Otsus ini. Jumat, (16/4/2021).

“Kami dukung hasil revisi yang nanti dilakukan oleh MRP, lalu dibahas bersama dengan DPR Papua dan pemerintah pusat karena revisi berarti ada yang perlu di sempurnakan, bila ada yang kurang kita tambahkan,” katanya.

Flassy juga menegaskan selama UU Otsus Papua belum dicabut dan perubahan kedua belum sepenuhnya diusulkan masyarakat Papua melalui MRP maka tidak ada istilah jilid I jilid II.

Timotius Murib ketua Majelis Rakyat Papua usai rapat koordinasi Majelis Rakyat Papua bersama forum komunikasi pimpinan daerah provinsi Papua dan bupati/walikota se – Provinsi Papua memberikan apresiasi kepada gubernur Papua yang diwakili Sekda Papua memfasilitasi MRP melakukan rapat koordinasi terkait dengan perusahaan kedua undang-undang Otsus nomor 21 tahun 2001.

“Kami MRP menginginkan supaya perusahaan kedua ini harus mengikuti proses yang legal, jadi tidak sepotong-sepotong kita bicara tentang masalah Otsus,” kata Murib.

Sehingga kata Murib, MRP mempertanyakan proses yang sementara sedang berlangsung di DPR Papua terkait perubahan kedua UU Otsus.

“Bolanya sekarang ada di DPR Papua sehingga ini yang kami tanyakan karena MRP merasa bahwa semua komponen masyarakat dan Forkopimda provinsi Papua serta bupati kabupaten/kota belum duduk bersama kita satukan persepsi dalam rangka perubahan kedua ini,” katanya.

Lanjut dia, MRP punya bahan identifikasi yang telah dipaparkan dalam rapat k0ordinasi dan akan dikembangkan lagi oleh MRP dalam rapat-rapat berikut terutama dengan DPR Papua sesuai amanat pasal 77 UU nomor 21 tahun 2001.

“Kita harus sesuaikan dengan amanat itu sehingga semua mekanisme kita lalui ini legal kemudian dapat menjawab aspirasi rakyat,” harap Murib. (*)

Sumber: Suara Papua