Categories Berita

MRP Segera Rumuskan Rekomendasi Berdasarkan Rakor Tim Kerja Kemanusiaan

Suasana Rapat Koordinasi Tim Kerja Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Orang Asli Papua tentang Implementasi Hak Asasi Manusia pada Wilayah Konflik di Provinsi Papua yang digelar MRP, 19 Maret 2021 – Jubi/Arjuna

JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua segera merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Kerja Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Orang Asli Papua yang berlangsung di Kota Jayapura, 18-19 Maret 2021.

Rakor itu membahas tentang Implementasi Hak Asasi Manusia pada Wilayah Konflik di Provinsi Papua.  Ketua Tim Kerja (Pansus) Kemanusiaan MRP, Pdt. Markus Kajoi mengatakan pihaknya akan membentuk tim perumus.

Tim ini bertugas merumuskan poin apa saja yang akan direkomendasikan dari rakor itu. Beberapa pembicara yang hadir dalam rakor tersebut direncanakan akan masuk dalam tim perumus.

“Kita akan rumuskan hasil [Rakor] hari ini, dan kami akan plenokan pada 24 Maret 2021, sebagai rekomendasi yang dikeluarkan MRP,” kata Markus Kajoi, Jumat (19/3/2021).

Menurutnya, setelah memplenokan poin-poin dari rakor itu, para anggota MRP akan melakukan reses ke lima wilayah adat. Sekembalinya dari reses, MRP akan mengagendakan kembali adanya diskusi.

Sebab pokok pikiran dari semua pihak akan memperkaya data data dan memberikan masukan kepada lembaga kultur itu.

“Mesti ada mekanisme yang dipatuhi semua pihak dalam penanganan konflik di Papua. Itu akan dibahas dalam diskusi bersama selanjutnya,” ujarnya.

Wakil Ketua II MRP, Debora Mote mengatakan memang yang diharapkan dari rakor itu ada rekomendasi yang nantinya menjadi keputusan MRP secara kelembagaan.

Menurutnya, para pihak di Papua mesti bersatu dan butuh kebersamaan. Bergandeng tangan, sebab bicara kepentingan Papua bukan untuk orang atau kelompok tertentu.

“Semua saran dan usulan selama rapat koordinasi dalam dua hari ini akan dirangkum. Akan disimpulkan untuk dijadikan rekomendasi MRP,” kata Debora Mote. (*)

Sumber: Jubi

Read More

Categories Berita

Utamakan Kuota Afirmasi bagi OAP, MRP Datangi Empat Sekolah Ini

Tim Pansus Afirmasi MRP saat melihat hanggar pesawat milik SMK 5 Penerbangan Sentani, kabupaten Jayapura, Papua. – Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Menyadari pentingnya keberpihakan bagi orang asli Papua di bidang pendidikan, Majelis Rakyat Papua (MRP) terus mendorong sejumlah sekolah memprioritaskan anak-anak Papua. Pekan kemarin empat sekolah yang ada di Jayapura dikunjungi Pansus Afirmasi MRP untuk melihat langsung kondisi dan mendengar keluhan dari para guru.

Empat sekolah itu antara lain Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Penerbangan Waibu Sentani, Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga (SMANKOR) Jayapura, IPDN Jayapura, dan Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Dok IX Jayapura.

Edison Tanati, ketua Pansus Afirmasi MRP, mengatakan, kunjungan ini tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Badan Pengelola Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi Papua untuk meninjau langsung lokasi sekolah yang berfokus menyiapkan SDM Papua.

“Empat sekolah yang kami kunjungi dengan tujuan melihat langsung kendala yang dihadapi pihak sekolah maupun siswa terutama siswa orang asli Papua di bidang ilmu pasti baik penerbangan, IPDN maupun atlet yang mana minim fasilitas dalam menunjang proses pembelajarannya,” kata Edison.

Dalam kunjungan itu sudah melihat langsung berapa banyak siswa orang asli Papua yang ikut pendidikan. Itu menjadi catatan Pansus Afirmasi untuk dilaporkan ke pimpinan lembaga dan pemerintah provinsi Papua untuk diperhatikan lebih serius SDM Papua yang ada di Papua terutama di Jayapura.

“Selain meminta masukan dari pihak sekolah dan siswa, MRP juga minta agar siswa yang diterima harus utamakan orang asli Papua. Apa yang menjadi kendala bisa didorong dalam kuota afirmasi (kekhususan) terutama di penerbangan, teknisi pesawat, pramugari, pemantau lalu lintas udara di setiap lapangan terbang yang ada di Papua. Setelah selesai harus pekerjakan anak asli daerah dari kuota afirmasi,” jelasnya.

Orpa Anari, wakil ketua Pansus Afirmasi MRP, menambahkan, hasil kunjungan tersebut akan dilaporkan saat pertemuan MRP dengan BPSDM provinsi Papua dan wakil gubernur Papua untuk dapat ditindaklanjuti sebagai program prioritas.

“Kami minta kuota mandiri, juga pemerintah provinsi Papua harus melihat fasilitas pendidikan yang sudah dibangun dan tidak dirawat baik hingga terbengkalai karena tidak diperhatikan. Terutama asrama putra dan putri SMANKOR Buper Waena, ada fasilitas yang belum dilengkapi,” kata Anari.

Anari berharap sejumlah hal yang digumuli para guru dan siswa dapat diperhatikan serius oleh pemerintah provinsi Papua. (*))

 

Sumber: Suara Papua

Read More