Categories Berita

Ketua Pokja Agama MRP: Tidak Benar Ada Pelibatan TNI

JAYAPURA, MRP – Terkait isu pelibatan TNI dalam kegiatan keagamaan di Papua, yang berkembang beberapa waktu lalu, Ketua Pokja Agama MRP, Yoel Luiz Mulait, mengatakan bahwa informasi itu tidak benar dan tidak mendasar.

“Hari ini kami bertemu Kakanwil Kemenag Provinsi Papua dan Majelis Muslim Papua. Kami minta klarifikasi terkait penanganan program Kementerian Agama di Papua, terutama isu pelibatkan TNI dalam urusan keagamaan. Kami konfirmasi, ternyata informasi itu tidak benar dan tidak mendasar,” kata Ketua Pokja Agama MRP, Yoel Luiz Mulait, kepada jurnalis usai rapat kerja dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua, di Hotel Home, Kota Jayapura, Senin (10/8/2020).

Yoel Mulait mengatakan Kakanwil Kemenag Provinsi Papua juga menjelaskan tentang pelaksanaan program Kami Cinta Papua. Dalam program itu Kementerian Agama akan membangun rumah ibadah dan sekolah keagamaan.

“Pemerintah akan membangun rumah ibadah dan sekolah keagamaan. Pak Kakanwil juga menjelaskan programs beasiswa anak-anak Papua yang lulus tahun 2018, 2019, dan 2020,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, MRP juga membahas program kerja sama dengan Kanwil Kemenag Provinsi Papua, terutama program kerja sama untuk mengawal pembangunan kerukunan umat beragama di Papua.

“Program-program sinergi dengan MRP dalam rangka menjaga kerukunan (umat beragama),” ungkanya.

Agenda kedua usai bertemu jajaran Kanwil Kemenag Provinsi Papua, Pokja Agama MRP menggelar pertemuan dengan Majelis Muslim Papua (MMP).

“MMP memberikan dukungan kepada MRP (terkait) melaksanakan rapat dengar pendapat (evaluasi) Otsus,” ungkapnya mengakhiri penjelasan.

Ditemui terpisah, Kakawil Kemenag Provinsi Papua, Pdt Amsal Yowei, mengatakan pada kesempatan itu pihaknya menyampaikan langsung Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 tahun 2020 tentang Kita Cinta Papua.

“Kami menjelaskan secara langsung surat edaran itu, bukan hanya edaran tetapi dalam proses ditingkatkan menjadi peraturan menteri,” ungkanya usai pertemuan.

Pdt Amsal Yowei juga menjelaskan sejumlah program dalam surat edaran itu. Program pembangunan rumah ibadah, sekolah, dan beasiswa bagi putra putri Papua.

“Kami juga usulkan program kerja sama dengan MRP dalam rangka pembinaan umat,” ungkapnya. (*)

 

Sumber: Jubi.co.id

Read More
Categories Berita

JDP Minta Dialog Evaluasi Otsus Digelar Bermartabat

JAYAPURA, MRP – Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor RD John Alberto Bunay, minta rapat dengar pendapat (RDP) yang akan digelar Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam rangka evaluasi otonomi khusus (otsus) Papua dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat dan saling menghargai satu dengan yang lain demi menjunjung tinggi martabat rakyat Papua.

Hal ini disampaikan Pr Bunay dalam rapat koordinasi dengan MRP di Hotel Home, Kota Jayapura-Papua, Selasa (11/8/2020).

Dikatakan Pr Bunay, dalam evaluasi tersebut, martabat manusia harus menjadi tolok ukur dari segala macam pertimbangan, terutama pertimbangan peraturan yang manusiawi dan uang yang mengalir ke Papua selama 20 tahun. Karena uang bisa mendukung apapun aktivitas kemanusiaan tetapi tidak bisa menggantikan martabat manusia.

“Revisi (evaluasi otonomi) khusus secara bermartabat karena Papua menuntut martabat. Harga diri itu lebih penting daripada uang atau apapun,” tandas Pr Bunay.

Pr Bunay menambahkan, Jakarta (pemerintah pusat) dan rakyat Papua harus duduk bersama, saling menghargai, dan bicara dengan akal yang sehat serta otak yang dingin. Dengan pikiran jernih dan hati tulus mendialogkan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus Papua selama 20 tahun sehingga menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima rakyat Papua sebagai penerima manfaat otonomi khusus.

“Bicara dengan pikiran jernih dan hati penuh kasih, lalu merumuskan sesuatu sebagai manusia yang Berketuhanan Yang Maha Esa,  yang bermartabat dan berkeadilan sosial, ini (dialog) yang bermartabat,” ungkapnya.

Ketua MRP, Timotius Murib, mengatakan pertemuan dengan JDP penting lantaran selain melaporkan hasil kerjanya, JDP juga menyampaikan harapan-harapan dalam evaluasi otonomi khusus nanti.

“Kita apresiasi apa yang disampaikan karena harapan-harapan ini telah memberi pembobotan terhadap Tim Kerja RDP Otsus Papua yang dibentuk MRP,” ungkapnya.

Dari proses itu, lanjut Murib, rakyat Papua akan menentukan dan mengatakan otonomi khusus berhasil atau gagal, dan mereka akan menentukan sikapnya. (*)

Sumber: Jubi.co.id

Read More