Majelis Rakyat Papua

LBH Papua dampingi eks karyawan Freeport bertemu MRP

Perwakilan buruh PHK Freeport di dampingi LBH Papua bertemu Ketua MRP Timotius Murib  dan anggota MRP di kantor MRP – Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Perwakilan 8.300 karyawan PT Freeport Indonesia yang dipecat usai mogok kerja 2017 mengadukan nasib mereka ke Majelis Rakyat Papua di Kota Jayapura, Selasa (4/8/2020). Lembaga Bantuan Hukum Papua turut mendampingi para eks karyawan Freeport saat menemui Majelis Rakyat Papua pada Selasa.

Salah satu perwakilan karyawan Freeport yang mengadu ke Majelis Rakyat Papua (MRP), Anton Awom mengatakan pihaknya berharap MRP dapat membantu perjuangan para karyawan yang dipecat Freeport itu. Mereka berharap MRP dapat membantu hak mereka sebagai orang asli Papua yang diberhentikan gara-gara mogok kerja.

“MRP bisa melihat kami sebagai anak-anak asli Papua. [Kami berharap] mereka bisa lebih tegas mengingatkan pemerintah untuk tidak mengorbankan kami, supaya anak-anak Papua tidak meninggal lagi di atas tanah ini, karena kepentingan apapun,” ujar Awom usai bertemu pimpinan dan anggota MRP.

Awom menyatakan pemecatan 8.300 karyawan itu terjadi saat pemerintah Indonesia memulai proses divestasi PT Freeport Indonesia. Saat itu, Freeport mewacanakan program pemutusan hubungan kerja bagi para karyawan, hingga karyawan meresponnya dengan mogok kerja pada 2017.

“Kami melalukan aksi mogok [kerja, namun] manajemen Freeport menganggap mogok [kerja] itu tidak sah, dan menganggap kami mengundurkan diri. Kami tidak pernah mengundurkan diri. Itu klaim sepihak [Freeport],” kata Awom.

Awom menyatakan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Papua telah menyatakan mogok kerja para karyawan PT Freeport Indonesia itu sah, dan menyatakan pemecatan ribuan karyawan dengan alasan mangkir tidak sah. “Dari pemeriksaan, mogok [kerja yang] kita [lakukan] sah, dan Freeport diminta memuhi hak kami,” kata Awom.

Dalam sengketa ketenagakerjaan yang berkepanjangan hingga kini itu, sudah ada 71 eks karyawan Freeport yang meninggal dunia. “71 [karyawan yang dipecat sudah] meninggal. Dari jumlah [yang] meninggal itu, 37 [diantaranya merupakan] orang asli Papua,”ungkapnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay menyatakan pihaknya mendampingi para eks karyawan Freeport mengadu ke MRP, agar lembaga representasi kultural orang asli Papua itu turut membantu perjuangan para eks karyawan Freeport. “Kami harap lembaga kultural [orang asli Papua ini] bisa memperjuangkan apa yang diperjuangkan para karyawan,” kata Gobay usai menemui MRP, Senin.

Gobay menyatakan ada dua tuntutan eks karyawan orang asli Papua itu. “[Para karyawan menuntut agar] upah mereka [selama sengketa ketenagakerjaan itu] dibayar,  dan mereka dipekerjakan kembali oleh PT Freeport,” ujar Gobay.

Ketua MRP, Timotius Murib yang menemui perwakilan eks karyawan Freeport menyatakan MRP akan mengambil langkah konkret untuk memperjuangkan hak para karyawan yang dipecat Freeport itu. “Langkah-langkah sesuai dengan mekanisme yang belaku, untuk melindungi karyawan orang asli Papua yang di-PHK,” kata Murib.(*)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print