JAYAPURA, MRP – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melakukan rapat kerja Panitia khusus (Pansus) Otsus dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) guna menyatukan persepsi bersama dalam pembahasan Otonomi Khusus berpacu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua harus mengacu Pasal 77 UU Otsus Papua.

Timotius Murib, ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) mengatakan pertemuan ini lebih bertujuan kepada mempersiapkan langkah-langkah menuju Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan rakyat Papua dalam rangka evaluasi UU Otsus Papua.

“Hari ini kita lihat di media sosial, ada dua belah pihak yang berdiri berseberangan antara pemerintah pusat dan rakyat Papua sehingga MRP, DPR Papua harus menjadi fasilitator guna mefasilitasi rakyat untuk menyampaikan hasil implementasi Otsus dalam rangka evaluasi Otsus mengacu pada Pasal 77 UU Otsus Papua,” tuturnya.

Dalam Amanat tersebut dengan jelas meminta kepada rakyat Papua untuk mengevaluasi Otsus melalui lembaga MRP dan DRP Papua sehingga hari ini DPRP dan MRP satukan persepsi, untuk mengerjakan masing-masing tugas lalu satukan untuk di Paripurnakan oleh DPRP untuk menyampaikan kepada presiden Joko Widodo.

sementara itu John Banua Rouw,  ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menambahkan pertemuan Pansus Otsus DPRP dan MRP guna menyatuhkan persepsi bersama sebagai lembaga aspirasi rakyat untuk menyampaikan apa yang diaspirasikan rakyat kepada pusat terutama Komisi II RPR RI sebagai pengambil kebijakan dalam mengesahkan UU Otsus harus melihat kondisi real saat ini di Papua.

“Tujuan kami hari ini lebih kepada menyatuhkan presepsi terkait dengan adanya usulan untuk merevisi UU Otsus. Dengan Diskusi ini kita bisa membuat presepsi dan sudut pandang yang sama antara DRP Papua dan MRP untuk bekerja bersama sesuai aspirasi masyarakat Papua,” tuturnya. (*)

Humas Majelis Rakyat Papua (MRP)