MRP Kecewa, Tak Ada Keterwakilan Perempuan Tabi di 14 Kursi DPR Papua

Ketua Pokja Agama MRP, Dorince Mehue didampingi Ketua Pokja Perempuan MRP, Ciska Abugau, protes ke Pansel 14 Kursi DPR Papua lantaran tak ada perwakilan perempuan Tabi, di sela-sela penyerahan Rekomendasi MRP, Rabu, 8 Juli 2020 – Doc

JAYAPURA, MRP  – Tidak adanya keterwakilan perempuan dari wilayah adat Tabi dalam seleksi 14 kursi DPR Papua hingga kini telah menghasilkan 42 orang calon, membuat Majelis Rakyat Papua (MRP) mengaku sangat kecewa.

“Tentu kami rasa sangat kecewa, lantaran tidak ada perwakilan perempuan terutama dari wilayah adat Tabi,” kata Ciska Abugau, AMa.Pd, Ketua Pokja Perempuan MRP usai penyerahan rekomendasi hasil verifikasi keaslian Orang Asli Papua oleh MRP ke Pansel 14 Kursi, Rabu, 8 Juli 2020.

Menurutnya,  dari empat wilayah adat yakni Laapago, Meepago, Animha dan Saireri sudah ada perwakilan unsur perempuan, namun wilayah adat Tabi tidak ada perwakilan perempuan hingga seleksi menghasilkan 42 orang itu.

Untuk itu, Ciska Abugau berharap agar Pansel 14 Kursi DPR Papua membuat masalah dengan tidak adanya keterwakilan perempuan dari wilayah adat Tabi pada seleksi 14 kursi DPR Papua itu.

“Jangan perempuan dimana-mana selalu dinomorduakan. Stop sudah, kami perempuan hari ini juga bisa. Ingat perempuan harus ada. Hari ini kami sangat kecewa sekali, karena satu wilayah adat Tabi, tidak ada keterwakilan perempuan, karena perempuan Tabi adalah perempuan Papua, bukan perempuan dari luar negeri,” tandasnya.

 Ditambahkan, jika perlakukan terhadap perempuan Tabi yang tidak masuk dalam 42 orang hasil seleksi Pansel 14 Kursi DPR Papua, itu berarti menyakiti dan mengecewakan perempuan Papua.

“Kami berharap meskipun sudah dihasilkan 42 orang calon anggota DPR Papua, supaya ada keadilan bahwa kami sudah usulkan ada lima perempuan Tabi harus dimasukkan, pasti ada yang memenuhi syarat. Kami harap dari wilayah adat, harus ada unsur perempuan, termasuk kami di MRP,” pungkasnya.

Senada dikatakan Ketua Pokja Agama MRP, Dorince Mehue mengakui, MRP telah melakukan pembahasan terhadap 42 calon 14 kursi DPR Papua dan ternyata ada ketimpangan di salah satu wilayah adat, sehingga harus menjadi pertimbangan bersama baik Pansel dan Gubernur Papua agar memberikan pertimbangan keterwakilan perempuan secara utuh untuk wilayah Tabi.

“Setelah kami membahas, kami melihat bahwa empat wilayah adat sudah ada keterwakilan perempuan. Tetapi mengapa di Tabi, dari sembilan orang yang diusulkan tidak ada perempuan, sebenarnya pada 34 orang dalam seleksi sebelumnya, sudah ada empat perempuan. Mengapa tidak dititipkan saja satu atau dua perempuan dari 9 orang pada hasil seleksi hingga 42 orang, namun 9 orang yang diusulkan ke MRP, semua laki-laki,” kata Dorince Mehue.

Untuk itu, lanjut Dorince Mehue, dalam pembahasan di MRP, Pokja Perempuan dan Pokja Adat serta Pokja lainnya menyuarakan agar dapat dipertimbangkan supaya ada keterwakilan perempuan dari wilayah Tabi, karena empat wilayah adat sudah ada keterwakilan perempuan.

“Nah, kenapa empat wilayah adat ada keterwakilan perempuan, sedangkan Tabi tidak ada? Karena kami di lembaga kultur sudah ada mewakili lima wilayah adat. Nah, ini ke depan harus diperhatikan keterwakilan perempuan ini, sesuai UU Otsus,” ujarnya.

Bahkan, Dorince Mehue menambahkan, jika keterwakilan perempuan dari empat wilayah adat itu, harus dalam posisi jadi sehingga ditambah dari Tabi, maka genap menjadi lima perwakilan wilayah adat dari unsur perempuan.

Wakil Ketua I MRP, Jimmy Mabel juga menyayangkan tidak adanya keterwakilan perempuan dari wilayah adat Tabi dalam seleksi 14 kursi DPR Papua itu.

Bahkan, MRP memberikan rekomendasi terkait keterwakilan perempuan dari wilayah Tabi dalam seleksi 14 kursi DPR Papua itu.

“Saya kira penerimaan partai politik 30 persen keterwakilan perempuan itu sudah jelas, 14 kursi ini mestinya harus sama, karena kerjanya di DPR Papua. Kami mengharapkan perlu diperhatikan perempuannya, sehingga kami anggap dari lima wilayah adat itu, lima perempuan harus masuk keterwakilan, sesuai keinginan MRP. Tidak usah pakai regulasi, tetapi ya ada juga cara lain untuk kita bisa masukkan perempuan dalam 14 kursi ini,” paparnya.

Sebab, imbuh Jimmy Mabel, perhitungan gender ini perlu dipertimbangkan, karena laki-laki dengan perempuan bersatu bisa membangun Papua ini.

“Saya kira itu paling penting. Tidak bisa laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tapi, dua menjadi satu menjadi satu kekuatan yang utuh untuk membangun Papua ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Pansel 14 Kursi DPR Papua, DR Septinus Saa menegaskan, jika pihaknya bekerja sesuai dengan Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rekrutmen Calon Anggota DPR Papua melalui Pengangkatan.

“Kita seleksi sesuai perintah Perdasus,” tandasnya. (*)

Sumber: Papuaterkini.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print