Majelis Rakyat Papua

MRP minta pemda kompak tangani Covid-19

Yoel Luiz Mulait saat berbicara dalam rapat Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantor MRP. – Jubi/Dok

JAYAPURA,  MRP – Ketua tim Covid-19 Majelis Rakyat Papua atau MRP, Yoel Luiz Mulait meminta Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota lebih sinergis bekerja sama menangani pandemi Covid-19. Permintaan itu dinyatakan Mulait kepada Jubi.co.id di Kota Jayapura, pada Senin (8/6/2020).

“MRP minta Tim Satuan Tugas Covid-19 Papua dan tim gugus tugas Covid-19 tingkat kabupaten/kota harus kompak, seirama langkah. Jangan masing-masing [bekerja] sesuka hati, [karena jika mereka tidak kompak] nanti rakyat yang jadi korban,” kata Mulait.

Mulait meminta setiap pemerintah kabupaten/kota kompak menjalankan keputusan bersama Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota. Keputusan dalam membuka atau menutup akses angkutan/pergerakan orang dan barang misalnya, tidak bisa didasarkan kemauan kepala daerah tertentu.

Setiap keputusan untuk membuka atau menutup akses angkutan/pergerakan orang dan barang harus mempertimbangkan dampak yang akan dialami warganya, maupun warga kabupaten tetangga. “Kami harus minta kompak. Pemerintah kabupaten/kota [harus] koordinasi dengan Pemerintah Provinsi karena [pandemi Covid-19] itu kasus nasional,” ujar Ketua Kelompok Kerja Agama MRP tersebut.

Mulait mengingatkan jika cara kerja pemerintah daerah tidak kompak, dampaknya akan merugikan masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah daerah bisa dinilai tidak profesional dalam menangani pandemi Covid-19.

Ia menegaskan penanganan pandemi Covid-19 yang mengorbankan rakyat bisa disebut sebagai pelanggaran terhadap pemenuhan hak atas kesehatan warga. Hal itu juga bisa membuat hak-hak dasar lain tidak terpenuhi, termasuk warga hak atas ekonomi dan pendidikan.

Ketua Dewan Adat Papua versi Kongres Luar Biasa, Dominikus Surabut menyatakan penanganan pandemi Covid-19 bukan hanya membutuhkan sinergi di antara pemerintah daerah. Surabut menyatakan penanganan pandemi itu membutuhkan sinergi di antara semua pemangku kepentingan. “Pemerintah, agama, dan adat harus kerja sama, tidak bisa berat sebelah,” ujar Surabut.

Ia menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam penanganan pandemi Covid-19, terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang “jalan sendiri”. “Kerja sendiri-sendiri itu bukti semua kejar kepentingannya sendiri, bukan kepentingan melindungi rakyat,” kata Surabut.(*)

Sumber: Jubi. co. id 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print