Categories Berita

Anggota MRP: Orang Asli Papua jangan terlalu berharap bantuan pemerintah terkait Covid-19

Masyarakat Papua diajak memanfaatkan pangan lokal yang ada selama masa pembatasan sosial covid-19 tanpa berharap bantuan pemerintah – Aguz Pabika/MRP
JAYAPURA, MRP – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) John Wob menyarankan agar Orang Asli Papua (OAP) tidak terlalu berharap kepada bantuan pangan atau ekonomi dari pemerintah.

“Tidak perlu menanti bantuan pemerintah, lebih baik hidup biasa, pergi ke kebun, dusun sagu, dan melaut untuk menyambung hidup,” katanya kepada Jubi ketika dikontak pada Selasa (26/05/2020).

Ia menyarankan hal tersebut, karena menilai cara kerja Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Covid-19 dari pusat hingga daerah di Papua tidak maksimal.

“Karena kasus terus bertambah hingga bantuan bagi rakyat yang kena dampak pembatasan psikologi sosial tidak menerima bantuan sesuai informasi dan harapan,” ujarnya.

Menurut anggota MRP utusan Gereja Katolik Keuskupan Agung Merauke tersebut, tim Satgas terlihat hanya formalitas.

Ia mengaku memiliki bukti yang kuat untuk mengatakan semuanya dibentuk sebagai formalitas.

“Karena tidak ada yang bisa ke daerah untuk bertemu masyarakat dengan alasan pembatasan sosial, pemerintah juga tidak menjelaskan kepada publik cara bantuan yang diwacanakan akan disalurkan sampai ke seluruh rakyat,” katanya.

John Wob juga menyorot sebagian besar masyarakat belum mendapatkan bantuan. Sedangkan warga yang mendapatkan bantuan juga tidak sesuai dengan wacana dan harapan masyarakat.

“Coba bayangkan, saya sudah ada di kampung ini, Distrik Kombut, Kabupaten Boven Digoel pada 24 Maret, warga di sana satu KK (Kepala Keluarga) baru menerima 1 kg beras,” ujarnya.

Menurutnya situasi yang sama terjadi di sejumlah wilayah di Papua. Ia mencontohkan satu video warga di Kabupaten Nduga yang tersebar media sosial dan YouTube.

“Saya menonton satu rekaman video dari Nduga, mereka mengeluh karena minyaknya diisi dalam botol air dan berasnya kotor,” katanya.

Kalau masyarakat mengeluh, tambahnya, dan bantuan tidak sesuai harapan, berarti ada yang kurang beres dalam tim yang dibentuk. Karena itu John Wob menduga juga terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam penyaluran.

“Kita bisa bilang tim itu dibentuk hanya habiskan uang, semua yang kerja kontradiktif, lantaran banyak fakta tidak sesuai dengan informasi di media, media menulis tiga, tetapi faktanya menjadi dua atau satu,” katanya.

Ketua Kelompok Kerja Mahasiswa dan Pemuda Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya di Kota Jayapura, Anias Lengka mengatakan bahwa pandemi menyadarkan masyarakat untuk harus ke kebun.

“Krisis ini benar-benar mengajak kita berkebun supaya bisa mengatasi krisis pangan di tegah wabah ini,” katanya kepada Jubi, Selasa (26/05/2020) sore.

Terkait itu ia mengatakan telah membuka lahan pertanian di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Pihaknya mulai bekerja dan menyampaikan terima kasih kepada Kamar Adat Pegusaha Papua yang telah memberikan bantuan alat-alat kerja pertanian sehari sebelumnya. (*)

Read More