Categories Berita

Tim kerja MRP temui Pangdam, minta dukungan pemulangan warga Saireri

Tim kerja MRP wilayah adat Saireri gelar rapat sebelum menemui Pandam XVII Cenderawasih di Kodam (dok MRP)

JAYAPURA, MRP – Tim Kerja Majelis Rakyat Papua wilayah Adat Saireri bersama beberapa tokoh  adat setempat, menemui Pangdam XVII Cenderawasih pada 8 Mei 2020 di Markas Kodam, di Kota Jayapura, Papua.

Edison Tanati, ketua tim MRP wilayah adat Saireri mengatakan pihaknya bertemu Pangdam, untuk   minta dukungan kerja sama  memulangkan masyarakat adat  Saireri ke kampung halaman mereka. Pihaknya mencatat ada sekitar 4 ribu masyarakat Saireri yang masih tertahan di Kota Jayapura, Ibu kota Provinsi Papua.

“Kami minta dukungan mereka bisa dipulangkan ke daerah asalnya, Ke Biak, Serui dan Yapen Waropen,”ujarnya kepada jurnalis Jubi melalui rekaman video yang diterima redaksi Jubi, pada (8/05/2020) malam.

Kata dia, pemulangan warga itu akan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dan badan kesehatan dunia. Semua masyarakat yang mau dipulangkan akan mengikuti rapid test. Setelah tes, pihaknya akan menyurati resmi ke pemerintah provinsi untuk pemulangan masyarakat adat Saireri ke daerahnya.

Laus Rumayom staf ahli presiden Republik Indonesia yang mengikuti pertemuan itu mendukung upaya MRP. Terlebih mengingat pandemi Covid 19 akan berakhir kapan. Jika terus tertahan, warga Saireri di ibu kota provinsi Papua dan sekitarnya bisa menjadi beban psikologis dan sosial bagi pemerintah.

Karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah, parlemen, majelis rakyat Papua bekerja sama untuk melakukan pergeseran masyarakat adat Saireri ke wilayah adatnya.

Mayjen TNI Herman Asaribab, Pangdam XVII Cenderawasih yang menerima kunjungan mengatakan sangat memahami harapan MRP dan tokoh adat masyarakat Saireri. Karena kebanyakan masyarakat hidup bergantung kerja swasta.

Karena itu, pihaknya mendukung dengan prosedur kerja sama pihaknya dengan pemerintah daerah. Pihaknya akan memberikan masukan yang menjadi pergumulan dan harapan MRP ke pemerintah daerah untuk dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan.

“Kami tidak bisa kerja sendiri. Kami harus kerja sama dengan pemerintah daerah jadi ini akan menjadi bahan masukan ke kepala daerah dan apa yang menjadi keputusan akan kita laksanakan bersama,”ujarnya.(*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Facebook Comments