Categories Berita

MRP lakukan Kunker untuk pastikan bantuan dampak Covid-19 tepat sasaran

Dari kiri ke kanan: Ketua MRP Timotius Murib, Wakil Ketua I Jimmy Mabel, Wakil Ketua II – Jubi/Yulan.

JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua akan melakukan kunjungan kerja dalam masa triwulan ke-II selama tujuh hari, mulai Senin [4/5/2020].

Kunjungan kerja yang hanya dibatasi di empat daerah ini untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak ekonominya, karena kebijakan dalam memerangi penyebaran virus corona 2019 sudah tepat sasaran, khususnya masyarakat asli Papua.

Pimpinan dan anggota lembaga kultur orang asli Papua dari lima wilayah adat [Mamta, Lapago, Meepago, Saireri, dan Animha] ini mengawali rangkaian kunker tersebut dengan melakukan ibadah bersama pada Sabtu [2/4/2020] di halaman kantor MRP, Kotaraja, Kota Jayapura, Papua.

 “Ibadah ini sekaligus dalam rangka memberikan kekuatan iman kepada MRP. Dan, seperti pesan pendeta tadi, pimpinan dan anggota MRP harus menggunakan hati dalam melaksanakan tugasnya,” kata Ketua MRP, Timotius Murib saat ditemui Jubi usai ibadah, Sabtu (2/5/2020).

Dalam kunker tersebut, sebanyak 50 anggota plus pimpinan akan dibagi dalam empat tim dan masing-masing akan mengunjungi Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura.

Murib menjelaskan, selain sebagai agenda kerja rutin, kunker kali ini akan menindaklanjuti dan memastikan pengaduan-pengaduan masyarakat terkait bantuan pemerintah yang dilaporkan belum tepat sasaran.

“Saat ini, semua akses sulit dijangkau akibat dari penyebaran virus corona, maka MRP akan melihat sejauh mana bantuan [dari pemerintah] yang diterima oleh masyarakat, khususnya orang asli Papua,” katanya.

Setelah menyerap aspirasi masyarakat nanti, semua laporan tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua.

“MRP akan merekomendasikan laporan ini kepada Gubernur Papua supaya hal-hal ini diperhatikan oleh pemerintah dan tim yang bertugas untuk menangani Covid-19 ini,” ucapnya

Murib juga menjelaskan, pihaknya belum bisa melakukan kunjungan kerja ke lima wilayah adat selain empat daerah [wilayah adat Mamta] yang disebutkan di atas.

Selain masih ada penerapan pembatasan atau karantina wilayah dari pemerintah, dirinya bersama seluruh anggotanya masih harus menjalani pemeriksaan Rapid Diagnostic Test [RDT] yang kedua kalinya, yakni tes untuk mengecek ada atau tidaknya virus corona. Pada pemeriksaan pertama, hasil pemeriksaan seluruh pimpinan dan anggota beserta staf MRP dinyatakan negatif. (*)

Sumber: Jubi.co.id

Read More

Categories Berita

Tes pertama sebelum kunker, pimpinan dan anggota MRP bebas virus corona

Suasana pengambilan sampel darah semua anggota Majelis Rakyat Papua untuk menjalani Rapid Diagnose Test [RDT] di kantor MRP, Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Kamis [24/4/2020] – Dok MRP untuk Jubi

JAYAPURA, MRP – Pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dinyatakan bebas virus corona setelah menjalani tes: Rapid Diagnose Test [RDT] pada Kamis [24/4/2020]. Tes diikuti oleh 50 anggota MRP beserta 20 staf sekretariat yang dilakukan di kantor lembaga kultur orang asli Papua, di Kotaraja, Kota Jayapura, Papua.

Ketua MRP, Timotius Murib, menjelaskan tes RDT akan dilakukan sebanyak dua kali. Tes itu harus dilakukan sebagai prasyarat sebelum wakil-wakil OAP dari adat, agama, dan perempuan itu melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan yang tersebar di lima wilayah adat, yakni Mamta, Saireri, Lapago, Meepago, dan Animha. Ia ingin memastikan, dirinya serta seluruh anggotanya sehat dan terbebas dari virus corono.

“Akhirnya, puji Tuhan, [pada tes yang pertama ini] 50 anggota dan 20 staf sekretariat yang tadi tes darah, semuanya dinyatakan negatif. Bebas dari virus corona,” kata Timotius Murib kepada Jubi, melalui pesan suara, Kamis (24/4/2020).

Suasana pengambilan sampel darah semua anggota Majelis Rakyat Papua untuk menjalani Rapid Diagnose Test [RDT] di kantor MRP, Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Kamis [24/4/2020] – Dok MRP untuk Jubi 

Hingga hari ini, Pemerintah Provinsi Papua masih menerapkan pembatasan sosial [social distancing] dan pembatasan fisik [physical distancing]. Kini, untuk ketiga kalinya, pembatasan tersebut diperpanjang hingga 6 Mei 2020. MRP sendiri berencana akan melakukan kunjungan kerja usai tanggal yang ditetapkan pemerintah, namun dengan melakukan pemeriksaan yang kedua kalinya terlebih dulu.

“Setelah 14 hari [ke depan] lockdown, tanggal 6 atau 7 Mei 2020, kami akan mengundang kembali tim kesehatan untuk mengecek darah pimpinan dan anggota MRP beserta staf sekretariat,” ucap Murib.

Murib menjelaskan tes tersebut dilakukan oleh sebuah tim medis dari Laboratorium Kesehatan Daerah [LABKESDA] Papua yang diinstruksikan Satgas Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Papua.

Ketua MRP ini juga menuturkan sejak pandemi virus corona mewabah hingga ke Tanah Papua, dirinya bersama seluruh anggota merasa sangat bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat khususnya orang asli Papua. Pasalnya, terdapat imbauan pemerintah yang bertolak belakang dalam pratik budaya masyarakat adat, seperti larangan untuk tidak berjabat tangan dan menerapkan pembatasan fisik.

“Padahal, masyarakat kita ini hidup bersosial, berkumpul. Kalau salam harus pegang tangan bahkan sampai berpelukan. Ini memang berat tapi harus diberitahukan demi kesehatan,” ujarnya.

Suasana pengambilan sampel darah semua anggota Majelis Rakyat Papua untuk menjalani Rapid Diagnose Test [RDT] di kantor MRP, Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Kamis [24/4/2020] – Dok MRP untuk Jubi 

Oleh karenaya, jelas Murib, setelah ada hasil pemeriksaan yang kedua kalinya nanti, dan apabila memberikan hasil serupa tes pertama [negative Covid-19], pihaknya akan melakukan sosialisasi, mulai dari penyampaian informasi yang benar terkait penyebaran hingga pencegahan penularan virus yang belum ada obatnya ini.

“Sosialisasi terutama kepada masyarakat orang asli Papua supaya jangan menganggap virus corona ini hal yang biasa-biasa. Oleh karenanya, MRP sebagai lembaga kultural punya kewajiban untuk menyampaikan informasi, menyadarkan masyarakat, terutama orang asli Papua.”

Dijelaskan Murib, terkait waktu kunjungan kerja belum diputuskan. Namun hal tersebut bergantung pada kesiapan sejumlah item kebutuhan yang akan disalurkan kepada konstituen.

“Rencana keberangkatan kami tergantung kapan seluruh kebutuhan atau kepentingan kegiatan kunker terealisasi,” jelasnya. [*]

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More
Categories Berita

MRP akan merealokasi anggaran untuk mendukung penanganan Covid-19

MRP menggelar rapat pleno masa sidang TW II MRP, 15-17 April 2020 di halaman kantor MRP. Untuk mencegah penularan virus korona, rapat itu mengikuti anjuran duduk berjarak 1 meter dan menggunakan masker pelindung wajah. – Jubi

JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP akan merealokasi sejumlah mata anggarannya untuk dialihkan menjadi anggaran pendukung penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Papua. Rencana itu diungkapkan Ketua MRP, Timotius Murib usai memimpin Rapat Gabungan Kelompok Kerja dan alat kelengkapan MRP di Jayapura, Kamis (16/4/2020).

Timotius Murib mengatakan pihaknya akan merelokasi sejumlah dana dari beberapa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) MRP tahun 2020. Meskipun mata anggaran yang akan realokasi itu baru akan diputuskan pada Jumat (17/4/2020), Murib memastikan alokasi anggaran pemantauan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tujuh kabupaten di Papua akan direalokasi untuk mendukung penanganan Covid-19 di Papua.

“Hari ini MRP menggelar Rapat Gabungan Kelompok Kerja, bicarakan empat agenda. Di antaranya, pergeseran mata anggaran DPA MRP terkait dengan pemantauan MRP dengan Pilkada. Anggaran ini akan digeser untuk pencegahan [penyebaran] virus korona,” kata Murib kepada Jubi, Kamis.

Secara terpisah Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) MRP, Dorince Mehue menjelaskan pihaknya telah menyisir pos anggaran MRP. Ia menyatakan ada sejumlah pos anggaran yang akan diusulkan untuk realokasi pada rapat lanjutan pada Jumat.

Dorince Mehue menjelaskan MRP memiliki dua sumber anggaran, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Otonomi Khusus/Urusan Bersama. Kedua sumber anggaran itu memiliki sejumlah pos anggaran yang dapat dimaksimalkan penggunaannya, seperti rencana aksi pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

“Kami melakukan penyisiran itu, karena dalam satu-dua bulan kegiatan MRP tidak maksimal akibat karena persoalan yang mengancam dunia dan kita di Papua. Jangan sampai pada akhir tahun nanti [ada banyak dana yang tidak terserap, sehingga harus] dikembalikan. Lebih baik, kita [alihkan untuk] melakukan pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan ini dan lebih baik kita salurkan ke mereka,” jelasnya.

Mehue menilai tepat rencana Ketua MRP merealoasi mata anggaran terkait pemantauan Pilkada di tujuh kabupaten di Papua. Mehue memperkirakan pelaksanaan Pilkada di ketujuh kabupaten itu akan ditunda, karena pembatasan sosial yang harus dijalankan untuk memutus rantai penularan virus korona.

“Pimpinan juga telah bersepakat untuk pos-pos mana yang bisa kami lakukan pergeseran [anggaran]. Saya melihat ada peluang besar dalam DPA 2020 untuk kami sisihkan [dan dialihkan untuk mendukung]  penanganan pencegahan Covid-19,” ujar Mehue.

Ia belum dapat menyebutkan besaran anggaran yang akan direalokasikan menjadi anggaran penanganan Covid-19 di Papua. Besaran itu baru akan diketahui setelah MRP memutuskan realokasi itu dalam rapat lanjutan pada Jumat.(*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More
Categories Berita

Dukung upaya memutus rantai penularan korona di Papua, MRP susun rencana aksi

MRP menggelar rapat pleno masa sidang TW II MRP, 15-17 April 2020 di halaman kantor MRP. Untuk mencegah penularan virus korona, rapat itu mengikuti anjuran duduk berjarak 1 meter dan menggunakan masker pelindung wajah. – Jubi

JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk memerangi penyebaran virus korona  di lima wilayah adat di Provinsi Papua. Kelima wilayah adat tersebut adalah Mamta, Lapago, Meepago, Animha dan Saireri.

Sejumlah rencana kegiatan telah dituangkan dalam rencana aksi lembaga kultural orang asli Papua (OAP) itu. Rencana aksi itu diharapkan akan menjawab sejumlah masalah yang dikemukakan dalam sejumlah Rapat Gabungan Kelompok Kerja dan alat kelengkapan Majelis Rakyat Papua (MRP) pada Kamis (16/4/2020).

Pleno masa sidang II itu dilakukan di halaman Kantor MRP beratapkan tenda. Masa sidang II itu dibuka pada Rabu (15/4/2020), dan akan berakhir pada Jumat (17/4/2020).

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan pemahaman masyarakat OAP tentang pencegahan penularan virus korona maupun pengobatan Covid-19 masih minim. Untuk itulah MRP merumuskan sejumlah rencana aksi seperti sosialisasi melalui berbagai media cetak dan elektronik, untuk meningkatkan upaya memutus rantai penularan virus korona.

Sebelum sosialisasi itu dilakukan, pekan depan, MRP akan mengundang Tim Satuan Tugas Covid-19 Papua. “Kami ingin mendengar saran dari mereka untuk rencana aksi yang akan MRP lakukan, bagaimana yang aman, apa yang perlu kami persiapkan, dan hal lainnya. Rencananya hari Senin minggu depan,” kata Timotius Murib kepada Jubi, usai sidang Kamis.

Usulan rencana aksi MRP lainnya adalah melakukan kegiatan yang bertujuan meningkatkan imunitas iman OAP dalam menghadapi ancaman Covid-19. MRP akan melaksanakan “tour melawan Corona” dengan mobil pengeras suara di pemukiman penduduk.

“Selain ‘tour melawan Corona’, MRP juga akan mengundang tokoh agama untuk berdoa, Kebaktian Kebangunan Rohani tetapi [dengan] jumlah [peserta] yang terbatas. Tentu kami [akan] terapkan anjuran [Organisasi Kesehatan Dunia atau] WHO, seperti menjaga jarak 1-2 meter per orang,” jelas Murib.

Dengan itu, para tokoh agama diharapkan kembali ke basis wilayah kerjanya masing-masing, dan bisa melakukan sosialisasi pencegahan virus korona.

Murib juga menuturkan MRP akan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dari virus korona, seperti masker, sarung tangan, cairan desinfektan. MRP juga ingin menyediakan “jaring pengaman sosial” bagi OAP yang kegiatan ekonominya terdampak pandemi Covid-19. “Barang-barang ini akan didistribusikan anggota MRP kepada konstituennya,” ujarnya.(*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More