Hari: 21 Februari 2020

Categories Berita

MRP bahas tiga agenda penting bersama Kemenkopolhukam di Jakarta

Author mrppapua Posted on
621 views
0
Berpose bersama usai Pertemuan MRP dengan petinggi Kementerian Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta (Jubi/Humas MRP)

Jayapura, MRP – Wakil ketua I MRP, Jimmy Mabel didampingi ketua PURT MRP, Dolince Mehue dan anggota mengikuti rapat koordinasi bersama petinggi kementerian Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta, pada Rabu (19/02/2020).

“Rapat kordinasi dihadiri Deputi I Bidang Politik dan Ketua Desk Papua, Birgjen Danu Prionggono dan beberapa pejabat  Kemenkopolhukam,”ungkap Felix Wanggai, anggota delegasi kepada jurnalis Jubi melalui humas MRP, Rabu (19/02/2020).

Dalam rapat koordinasi itu, ada tiga agenda penting yang dibahas. Pertama, pentingnya Perubahan PKPU Pilkada Daerah Khusus.

“Perubahan ini harus disahkan sebelum pendafatan Calon Kepala Daerah di 11 kabupaten di Provinsi Papua dan beberapa kabupten di Provinsi Papua Barat,”ujarnya.

Kalau disahkan dalam perubahan itu, MRP akan diberikan kewenangan memberikan rekomendasi, atau surat keterangan kepada bakal calon kepala daerah yang mengenal daerah nya dan dikenal masyarakat nya,

“Ini sebagai turunan dari pasal 28 UU 21 Tahun 2021 Otsus Papua tentang Rekrutmen Politik yang wajib diberi pertimbangkan oleh MRP,”ujarnya.

Kata dia, ini penting mengingat proteksi hak politik terhadap OAP dan mengantisipasi kekecewaan masyarakat Papua, yang kerterwakilan nya DPR kab/kota sangat sedikit pada Pileg 2019.

Kedua , pihaknya membahas perubahan Kedua PP 54 tentang MRP. Perubahan ini untuk menambah Kewenagan MRP dalam Perencanaan dan Pengawasan Dana Otsus yang selama ini kurang dirasakan oleh masyarakat.

Agenda terakhir, rencana Revisi RUU Otsus yang masuk dalam Prolegnas 2020. MRP, meminta Pemerintah Pusat untuk melakukan Rapat Kordinasi dengan Pemerintah Provinsi di Tanah Papua terkait Dokumen Draf RUU Otsus dan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat melalui MRP.

“Permintaan itu sesuai dengan Pasal 77 UU Otsus nomor 21 tahun 2001,”ujarnya kepada jurnalis Jubi.

Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga Majelis Rakyat Papua, Dolince Mehue, bebarapa waktu lalu, mengelar rapat koordinasi antara pimpinan, anggota , alat kelengkapan dan sekretariat selama dua hari (30-31/01/2020) di hotel Horison Jayapura, mendengar s masukkan untuk perjuangan kedua PP 54.

“Kami bersyukur pertemuan hari ini Anggota MRP dan sekretariat MRP juga hadir memberikan pokok-pokok pikiran,”ujar Dolince Mehue, ketua PURT MRP kepada jurnalis Jubi di hotel Horison Jayapura, Jumat (31/01/2020).

Ketua kelompok kerja Agama, Adat dan perempuan MRP yang hadir juga memberikan beberapa masukan berharga. Melengkapi kelemahan atau mengatasi lamanya penetapan perubahan ini.

“Kita mendapatkan beberapa masukan dari ketua Pokja adat, agama dan perempuan. Kami akan merumuskan sebagai materi ke Jakarta atau kalau sangat penting mendorong menjadi agenda sidang untuk menjadi keputusan lembaga,”ujarnya.

Kata dia, usulan perubahan ini terkait penambahan hak keungan dan kewenangan MPR mengawasi implementasi otonomi khusus.

“Hak keuangan kita ditinjau kembali dan kewenangan mengawasi pelaksanaan otonomi khusus,”ujarnya.

Kata dia, pihaknya berjuang supaya ada Kewenangan yang lebih luas untuk mengawasi, memonitor dan meninjau semua proses implementasinya. (*)

 

Sumber: Jubi. co. id

 

Read More
Categories Berita

Diputus MRP membayar ganti rugi, Pertamina nyatakan ganti rugi sudah dibayar pemda

Author mrppapua Posted on
725 views
0
Manajemen Pertamina menanggapi unjukrasa marga Tanawani di Serui, Kabupaten Yapen, Papua, yang pada Kamis (13/2/2020) pekan lalu menuntut Pertamina membayar ganti rugi atas penguasaan tanah ulayat mereka. – Humas MRP

Jayapura, MRP – Manajemen Pertamina menanggapi unjukrasa marga Tanawani di Serui, Kabupaten Yapen, Papua, yang pada Kamis (13/2/2020) pekan lalu menuntut Pertamina membayar ganti rugi atas penguasaan tanah ulayat mereka. Pertamina menghargai penyampaian aspirasi dalam unjukrasa itu, namun menyatakan pemerintah telah membayar ganti rugi atas lahan yang dikuasai Pertamina itu.

Tanggapan itu disampaikan Unit Manager Communication, Relations & CSR MOR VIII – Maluku Papua, Brasto Galih Nugroho. Menurutnya, pembayaran ganti rugi atas lahan yang diperkarakan marga Tanawani telah dilakukan Bupati Yapen Waropen, dan dituangkan di dalam Berita Acara Pembebasan Tanah Lokasi Sub. Depot Pertamina di Serui pada 23 Juli 1980.

Brasto menegaskan penguasaan lahan itu diperoleh Pertamina secara sah, dan Pertamina telah mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional pada 1994. “Proses pembebasan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah, lahan itu kemudian dikuasai Pertamina,” kata Brasto saat dihubungi melalui panggilan telepon di Jayapura, Rabu (19/2/2020).

Pada Kamis (13/2/2020) pekan lalu, marga Tanawani berunjukrasa, menuntut Pertamina segera menjalankan putusan Majelis Rakyat Papua pada November 2019 yang menyatakan Pertamina harus membayar ganti rugi atas penguasaan 2 hektar persil tanah ulayat keluarga Tanawani. Salah satu wakil keluarga Tanawani, Mesak A Tanawani menyatakan Pertamina telah menduduki tanah ulayatnya sejak 1979, dan belum pernah membayar ganti rugi.

Pada awal 2019, keluarga Tanawani mengadukan sengketa tanah ulayat itu kepada Majelis Rakyat Papua (MRP). Pada November 2019, MRP memutus Pertamina harus membayar ganti rugi atas penguasaan tanah ulayat marga Tanawani secara tidak sah sejak 1979.

Brasto menyatakan Pertamina menghormati penyampaian aspirasi marga Tanawani, namun meminta semua pihak menghormati hukum dalam menyelesaikan perselisihan pendapat terkait penguasaan lahan yang saat ini digunakan sebagai terminal bahan bakar di Serui itu.

Brasto merujuk kepada Surat Edaran Gubernur Irian Jaya tertanggal 18 Juni 2001 tentang Penyelesaian Permasalahan Tanah. Surat edaran itu menyarankan tuntutan atas tanah yang sudah bersertifikat diselesaikan melalui proses hukum.

Brasto enggan menanggapi putusan MRP yang memerintahkan Pertamina membayar ganti rugi kepada marga Tanawani. “Upaya hukum yang bisa digunakan [adalah] gugatan [atas] tanah bersertifikat,” ujar Brasto.

Ketua Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua atau MRP, Demas Tokoro saat ditemui Jubi di Jayapura pada Selasa (18/2/2020) menyatakan putusan itu dijatuhkan karena Pertamina tidak memiliki bukti pelepasan hak ulayat dari para pemilik tanah ulayat itu. “MRP sudah mengeluarkan keputusan, tanah lokasi Pertamina ini milik [marga] Tanawani Tanao Tarao,” tegas Tokoro.

Tokoro menyatakan seharusnya semua pihak dapat menerima putusan MRP, karena MRP dibentuk Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua dan memiliki wewenang dalam rangka perlindungan hak orang asli Papua. “Semua orang Papua mengatakan, tanah itu milik Tanawani Tanao Tarao,” kata Tokoro.

Tokoro mempersilahkan pihak yang tidak puas dengan putusan MRP itu menempuh jalur hukum. “Kalau tidak setuju, silahkan mengugat lembaga [MRP]. Kami, 51 anggota MRP, siap memberikan keterangan,” ujar Tokoro.(*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More