Categories Berita

Ke Papua, pimpinan MPR, DPR RI, dan DPD akan kunjungi pengungsi Nduga

anak-anak pengungsi Nduga saat kembali bersekolah di sekolah darurat yang dibangun kembali oleh tim relawan pada pertengahan Agustus 2019 di halaman Gereja Weneroma. -Jubi/Islami

Jakarta, MRP – Pimpinan Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD akan datang ke Papua pada 3-5 Maret 2020. Pimpinan ketiga lembaga tinggi negara itu akan mengunjungi sejumlah tempat di Papua, termasuk menemui para pengungsi Nduga yang berada di Kabupaten Jayawijaya.

Hal itu disampaikan Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR RI Dapil Papua dan Papua Barat (MPR RI for Papua), Yorrys Raweyai di Jakarta, Jumat (14/2/2020). “Jumat pagi, kami [sudah] rapat bersama Sekretariat Jenderal [ketiga lembaga] yaitu MPR, DPR, dan DPD RI. Pimpinan ketiga lembaga [itu] akan hadir di Papua tanggal 3-5 Maret 2020,” kata Raweyai.

Raweyai mengatakan kehadiran pimpinan ketiga lembaga itu merupakan sejarah, karena mereka bersama-sama hadir di Papua untuk melihat kondisi Papua secara langsung. Ia menyatakan pimpinan ketiga lembaga itu akan mengunjungi Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, untuk melihat kondisi pengungsi asal Kabupaten Nduga di sana.

Selain menemui para pengungsi Nduga, pimpinan MPR, DPR RI, dan DPD juga pimpinan ketiga lembaga bersama MPR For Papua akan mengunjungi PT Freeport Indonesia, untuk melihat perkembangan bisnis Freeport pasca divestasi. Mereka juga akan meninjau kemajuan pembangunan sejumlah arena Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2020.

Menurut Raweyai, MPR For Papua dan Panitia Khusus Papua di DPD RI telah mengundang beberapa lembaga yang diharapkan memberikan masukan kepada pimpinan ketiga lembaga itu. Ia menyatakan masukan itu dibutuhkan pimpinan ketiga lembaga untuk mengetahui solusi masalah Papua. “Apalagi muncul kasus di Nduga, dan berbagai persoalan yang menguat di dunia internasional,” katanya.

Senator asal Provinsi Papua itu menilai Papua membutuhkan ruang dialogis untuk menyuarakan aspirasinya. Raweyai menegaskan pemerintah perlu membuka mata dan telinga untuk mendengarkan aspirasi orang Papua, dan tidak membuat kesimpulan sepihak atas kegelisahan yang saat ini berkembang di Papua.

Yorrys Raweyai menjelaskan MPR For Papua sudah menginventarisir persoalan di Papua, dan membuat konsep bagaimana menyelesaikan persoalan di Papua dalam konteks NKRI. Penyelesaian itu diharapkan bisa dijalankan dalam periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

“Namun ada kasus yang mencuat dan mengemuka. terutama di Nduga yang menjadi polemik di dunia internasional. Apalagi kasus [pemidanaan] Mispo Gwijangge [anak yang dijadikan terdakwa kasus pembunuhan pekerja PT Istaka Karya yang justru] menjadi keprihatinan [banyak pihak],” ujarnya.(*)

 

Sumber: ANTARA

 

Facebook Comments