Categories Berita

MRP: Pembangunan SDM minim, stop bicara pemekaran

Nabire -Pasal 77 UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) mengamanatkan, Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi – provinsi dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Setelah memperhatikan dengan sungguh – sungguh kesatuan sosial – budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang. Oleh karenanya, […]

Read More