Categories Galeri Video

Mendagri Lantik 51 Anggota Majelis Rakyat Papua

(Antara)-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, hari ini melantik dan mengambil sumpah terhadap 51 anggota Majelis Rakyat Papua, periode tahun 2017-2022. Mereka bertugas untuk memberikan kewenangan dan pertimbangan calon kepala daerah, sesuai undang-undang otonomi khusus. copyright © AntaraTV LKBN Antara – Indonesia

Read More
Categories Berita

MRP akan fokus kepada penyelamatan manusia dan tanah Papua

Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua mengatakan ada dua agenda utama yang akan menjadi perhatian khusus lembaga kultural orang asli Papua itu selama lima tahun mendatang. Kedua agenda utama itu adalah penyelamatan manusia dan penyelamatan tanah yang secara turun-temurun menghidupi orang asli Papua. Hal itu dinyatakan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib di Jayapura, Kamis […]

Read More
Categories Siaran Pers

MRP sarankan Pemkab Jayawijaya beri insentif pada tokoh agama

Wamena, Jubi – Pokja agama Majelis Rakyat Papua mendorong pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk menata kembali pelaksanaan otonomi khusus khususnya bidang keagamaan. MRP berharap dua persen alokasi dana untuk keagamaan dapat dikelola agar hamba Tuhan di Jayawijaya mendapatkan insentif. “Hal ini nampaknya disetujui, seiring rencana pembangunan rumah ibadah untuk beberapa dedominasi umat beragama di kabupaten Jayawijaya,” […]

Read More
Categories Siaran Pers

Maklumat MRP tentang larangan sertifikat tanah di Papua

MAKLUMAT MAJELIS RAKYAT PAPUA NOMOR : 05/MRP/XII/2018 TENTANG LARANGAN SERTIFIKAT TANAH DI PAPUA BAHWA TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM DI ATAS,DI BAWAH DAN / ATAU DI DALAMNYA ADALAH KEKAYAAN YANG DI ANUGERAHKAN OLEH TUHAN SANG PENCIPTA UNTUK KEPENTINGAN HIDUP SUKU DAN / ATAU MASYARAKAT ADAT PEMANGKU HAK SECARA TURUN TEMURUN. OLEH KARENA ITU, DENGAN INI […]

Read More
Categories Siaran Pers

MRP diminta membentuk komisi hukum ad hoc untuk mengevaluasi Otsus Papua

Evaluasi pelaksanaan Otsus Papua di kedua provinsi penting untuk merumuskan usulan perubahan substansi UU Otsus Papua Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua diminta untuk membentuk komisi hukum ad hoc untuk mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Kajian dari komisi hukum ad hoc itu bisa dirumuskan menjadi usulan perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus […]

Read More